Categories: HUKUMNASIONAL

Fahri Bantah Ada Anggota DPR Terima Bancakan Korupsi e-KTP

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah ucapan KPK yang menyebutkan ada anggota DPR menerima bancakan korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun. Setelah mempelajari kasus tersebut, Fahri menilai pernyataan KPK adalah suatu kebohongan.

"Misalnya dia bilang Rp 2,3 triliun dipakai bancakan di DPR. Mana? Tidak ada. Bohong itu. Terus katanya ada anggota DPR yang kembaliin, itu siapa yang kembaliin?" ujar Fahri Hamzah kepada wartawan, Jakarta, Rabu (4/10).

Meski demikian, Fahri mengakui ada mantan anggota DPR yang telah mengembalikan dana yakni Jafar Hafsah yang didapat dari mantan Bendahara Umum Demokrat, yang saat ini ditetapkan tersangka atas kasus Hambalang M Nazarudin. "Tapi belum tentu itu uang e-KTP," jelas Fahri.

Terkait pengembalian dana bancakan proyek e-KTP, Fahri menyatakan para anggota dewan yang terlibat bisa saja terseret sebagai tersangka lantaran mereka ikut menikmati dana tersebut.

"Tiba-tiba kembaliin uang ke KPK. Siapa orang itu? Kenapa orang itu enggak jadi tersangka? Dia sudah nikmatin uang, paling tidak bunganya selama tujuh tahun. Kenapa dia enggak jadi tersangka? Kenapa yang belum jelas terima uang, dikoyak-koyak setiap hari," tutur Fahri.

Tindakan itu, menurut Fahri seperti dipaksakan untuk diterima. Meski pengusutan korupsi di KPK banyak kejanggalan. "Dan kita dipaksa menerima, logika konyol ini. KPK ini sebenarnya kekonyolan yang sudah kadung kita benarkan. Ini yang membuat nalar publik rusak," tandasnya.

Recent Posts

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

23 jam yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

1 hari yang lalu

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

2 hari yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

2 hari yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

3 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

3 hari yang lalu