MONITOR, Jakarta – Forum Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo mengganti Menteri yang tak memahami desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya untuk mewujudkan Nawacita. Koordinator Forum Indonesia, Megel Jekson menjelaskan Menteri demikian biasanya tak punya respek dan empati terhadap desain APBN yang lebih efisien. “Menteri model begini pekerjaannya selalu meminta tambahan anggaran bagi lembaganya,” ujarnya.
Sebagai contoh, Megel menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selalu meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahun. Tambahan modal negara yang tak pernah berkorelasi dengan peningkatan kinerja atau prestasi tinggi BUMN tersebut, memunculkan kesan PMN hanya membuat BUMN semakin tidak kompetitif. “Padahal hingga kini, belum tampak performansi atau prestasi tinggi BUMN yang melejit tinggi usai menerima PMN,” tutur dia.
Hingga tahun 2017, total PNM yang dianggarkan negara selama ini berjumlah lebih dari Rp 86 triliun. Terkecuali di bidang infrastruktur, menurut Megel, sulit bagi publik untuk melihat dampak pemberian PMN bagi peningkatan kinerja BUMN.
Dirinya pun menambahkan para Menteri harus memahami bahwa desain politik APBN wajib disesuaikan dengan sasaran kebijakan Nawacita. Sebab, hanya dengan cara tersebut, Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya mampu membuat Nawacita menjadi janji politik yang nyata.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office…
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026…
MONITOR, Sukabumi – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperluas penerapan metode Pertanian Modern Advance Agriculture System…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India,…
MONITOR, Malang - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof.…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut hangat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM)…