Categories: EKONOMIKEUANGAN

INDEF: Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terlalu Ambisius

MONITOR, Jakarta – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah saat ini terlalu ambisius, salah satunya yakni kebijakan amnesti pajak.

Hal itu disampaikan dalam diskusi bertema "Menakar RAPBN 2018 dan Agenda Nawacita" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Menurut Yudhistira, kebijakan amnesti pajak membuat masyarakat mengalami ketakutan lantaran diburu oleh pajak, terlebih keterbukaan informasi pajak belum terlaksana dengan baik.

"Semua orang ketakutan dikejarpajak, itu terlalu ambisius dari segi penerimaan pajak, Kedua soal keterbukaan informasi pajak," kata Yudistira dalam sesi diskusi.

Ditambahkan oleh Yudis, ambisiusnya pemerintah juga nampak dari kebijakan ekonomi yang menyoal daya beli konsumsi rumah tangga, padahal sejak 2014  telah diprediksi bahwa 2017 Indonesia bakal menghadapi tantangan ekonomi yang berat.

"Perdebatan soal daya beli lesu atau tidak semua sudah tau. Dari tahun 2014 konsumsi rumah tangga itu turun, tetapi justru ditahun 2017 dengan kondisi yang telah diprediksi bahwa perekonomian kita kana melewati masa yang berat justru dicabut subsidi energinya," ungkapnya.

Recent Posts

Sidang Perdana Uji Formil UU Polri Digelar, Pemohon Minta MK Nyatakan Pembentukan UU Polri Cacat Formil

MONITOR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026…

46 menit yang lalu

Metode PM-AAS Dongkrak Produksi Padi Sukabumi, Kementan Percepat Swasembada Pangan Berkelanjutan

MONITOR, Sukabumi – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperluas penerapan metode Pertanian Modern Advance Agriculture System…

1 jam yang lalu

Di Hadapan Puan, PM Modi Kutip Pernyataan Sukarno Soal RI-India Terikat Hubungan Darah dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India,…

2 jam yang lalu

Buka ICLJ 2026, Menko Yusril: Hukum Harus Hadir Melindungi Kelompok Rentan

MONITOR, Malang - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof.…

3 jam yang lalu

Sambut PM India Bersama Presiden Prabowo di DPR, Puan Bicara Soal Diplomasi Parlemen Hingga Jembatan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut hangat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM)…

4 jam yang lalu

Dosen UIN Jakarta: UU Pesantren Tegaskan Rekognisi Negara

MONITOR, Malang - Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak penting dalam…

6 jam yang lalu