Tersandung Kasus e-KTP, Novanto Diminta Ikuti Jejak Andi Mallarangeng

MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyarankan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, meniru budaya politik di Jepang saat tersandung suatu perkara hukum.

"Jika ada pejabat yang baru disebut atau diindikasikan terlibat kasus, maka dia mengundurkan diri dari jabatannya secara sukarela," ujar Ujang saat ditemui redaksi Monitor, Selasa (22/8).

Sikap tersebut, lanjut Ujang, sudah dilakukan eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng yang "terlilit" kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang.

"Ketika dia (Andi, red) ditetapkan tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dia mengundurkan diri dari Menteri dan dari Partai Demokrat," tutup pengarang buku 'Strategi Partai Keadilan Sejahtera Putihkan Jakarta' ini.

Pada 17 Juli 2017, KPK secara resmi menetapkan Setnov, nama beken Novanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, menyusul bekas dua pejabat Kemendagri, Sugiharto dan Irman, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Namun, DPP Golkar, sebagaimana hasil rapat pleno yang dilakukan dan diputuskan sehari setelah penetapan tersangka itu, tetap mempercayakan Setnov sebagai Ketua Umum. Bahkan, posisinya di DPR RI juga dipertahankan.

Padahal, ketika nama Setnov baru sekadar disebut-sebut terkait kasus rasuah yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun ini, sebagian kader telah menyuarakan pergantian pucuk pimpinan partai beringin.

Satu diantaranya yang paling intens ialah Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia. Alasannya, kasus tersebut "merontokkan" reputasi partai dan bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo, yang diusung pada "pesta demokrasi" 2019 mendatang.

Sampai sekarang, Doli tetap getol menyuarakan pergantian pucuk pimpinan Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Dia lantas menginisasi Gerakan Golkar Bersih untuk menghimpun kader-kader yang satu visi dengannya.

Beberapa waktu lalu, Doli membeberkan 17 elite partai yang mendukung manuvernya tersebut. Mereka adalah Yorrys Raweyai, Nusron Wahid, Kahar Muzakir, Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Airlangga Hartarto, Ibnu Munzir, Indra Bambang Utoyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainudin Amali, Eni M. Saragih, Bambang Soesatyo, Andi Sinulingga, Gatot Sudjito, M. Sarmuji, TB Ace Hasan Syadzily, Ichsan Firdaus, dan Ridwan Hisjam.