Categories: NASIONAL

DPR Sarankan Menkeu Beri Sanksi Pejabat Daerah Pengendap Dana Simpanan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Johnny G Plate menyarankan Menteri Keuangan untuk meberi sanksi pada pemerintah daerah yang mengendapkan dana simpanan daerahnya di perbankan. Sanksi itu berupa tidak diberikan dana insentif daerah oleh pemerintah pusat.

"Menkeu sebagai bendahara negara perlu membuat sanksi terhadap keterlambatan ini, setidaknya tidak memberikan insentif bagi daerah yang tidak mampu menyerap dana tepat waktu." kata Johnny kepada monitor.co.id, Kamis (3/8).

Politisi asal Nusa Tenggara Timur itu menambahkan, kecenderungan mengendapkan dana di Bank ini biasa dilakukan para pejabat daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara singkat.

"Ada kecenderungan dana transfer daerah digunakan oleh pemda baik provinsi maupun kabupaten /kota dengan menempatkan di bank yang memberikan bunga tinggi. pendapatan bunga atas investasi tersebut selanjutnya dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka," tambah Johnny.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan bahwa hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, karena selain menghambat percepatan pembangunan juga tidak menggambarkan profesionalisme pengelolaan keuangan yang baik.

"Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, karena menghambat percepatan pembangunan dan tidak menggambarkan kemampuan penerimaan daerah sesungguhnya," Tutup Johnny.

Perlu diketahui, sebelumnya Direktorat Jenderal Per­imbangan Keuangan (DJPK) mengungkapkan dana simpanan pemerintah daerah (Pemda) yang berada di perbankan mencapai Rp 222,6 triliun hingga akhir Juni 2017

Recent Posts

Wujudkan Kepedulian Ekosistem Pesisir, GCK Jawa Timur Gelar Aksi Tanam Mangrove di Pasuruan

MONITOR, Pasuruan - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir, Griya…

11 menit yang lalu

Wujud Kepedulian terhadap Masyarakat, JTT Salurkan Bantuan Sosial di Wilayah Semarang

MONITOR, Semarang - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melalui Representative Office 2 (RO 2) Semarang…

16 menit yang lalu

Rokhmin Dahuri Dorong Investasi Budidaya Tiram di Sabang untuk Perkuat Ekonomi Biru

Peninjauan bersama PT Surya Jaya Investama menjajaki potensi pengembangan akuakultur terintegrasi dan peluang ekonomi bagi…

2 jam yang lalu

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

4 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

17 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

20 jam yang lalu