MONITOR, Jakarta – Kalangan DPRD DKI Jakarta mengingatkan Ombudsman untuk bersikap adil dalam mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) adanya maladministrasi dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang.
Para politisi Kebon Sirih ini pun kemudian menantang Ombudsman untuk bisa menyelesaikan persoalan lain yang ada di Jakarta yang tak kunjung selesai, yakni persoalan reklamasi dan kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).
"Kami kira terlalu kecil lah kalau Ombudsman sibuk ngerecokin urusan perut PKL. Menurut kami, kalau Ombudsman punya keberanian mending urus persoalan yang besar di Jakarta seperti kasus RSSW, Kasus Lahan Cengkareng dan Reklamasi. Coba berani gak Ombudsman mengeluarkan LHP atas ketiga kasus itu," tantang Anggota Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua kepada MONITOR, Rabu (28/3).
Inggard mengaku heran, mengapa lembaga sebesar Ombudsman merecoki para pedagang kaki lima yang hanya ingin mencari makan. Kalaupun alasanya karena ada pelanggaran penutupan jalan, mengapa hanya di Tanah Abang, sedangkan Ombudsman tidak mengeluarkan LHP untuk penutupan jalan di perumaha-perumahan mewah.
“Ada ribuan jalan umum di Jakarta yang dututup dengan portal hanya karena di sana ada perumahan mewah. Mengapa itu tidak menjadi perhatian Ombudsman, sedangkan di Tanah Abang yang penutupan demi kepentingan pedagang kecil dipersoalkan. Kami menilai ada yang aneh dengan LHP Ombudsman ini,” pungkas Inggard.