MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo terpilih sebagai salah satu duta “He for She” dalam program “Impact 10x” yang diselenggarakan PBB dalam rangka mendorong negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesetaraan gender.
Pencapaian ini diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, saat menyampaikan pidato kunci pada diskusi Peringatan Hari Perempuan Internasional bertema “Menjaring Calon Legislatif yang Memajukan Agenda Pemajuan Hak-hak Perempuan” yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta.
Siti Ruhaini mengatakan, Presiden Jokowi dipilih lantaran memiliki keberanian untuk membuat kebijakan yang berpihak terhadap perempuan, seperti mengangkat sembilan menteri dari kalangan perempuan untuk menduduki posisi cukup strategis.
“Bapak Presiden menerima Champion Global “He for She” dari United Nation, Presiden kita dipilih pada tahun 2016. Hal ini sangat mengesankan karena keberanian beliau untuk memilih sembilan perempuan dengan kapasitas dan kapabilitas serta integritas yang tidak kita ragukan lagi untuk menduduki kabinet dengan posisi yang strategis. Ini satu hal yang sangat menggembirakan,” ujar Ruhaini Dzuhayatin di Sjafruddin Prawiranegara Kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Sabtu (9/3/2019).
Dalam kesempatan itu, Siti Ruhaini juga menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki beberapa masalah sosial yang harus segera dituntaskan bersama, diantaranya masalah kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi, dan masalah perkawinan anak.
“Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, pertama masalah kekerasan perempuan yang belum lama terjadi. Kedua, masalah perkawinan anak. Ini adalah satu hal yang harus kita pikirkan bersama persoalan yang harus kita goal kan bersama-sama,” terangnya.
Sehingga, menurut Ruhaini, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah mendorong keterwakilan anggota legislatif perempuan untuk menduduki parlemen agar mampu membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Selain itu ia menambahkan, ada tiga komponen yang menjadi pokok perhatian khususnya para calon legislatif yaitu masalah makro sistem politik, substantion opportunities yang berkaitan dengan substansi politik dan kebutuhan perempuan, dan agency of public.
“Pada era disrupsi saat ini, menjadi tantangan bagi para perempuan yang akan maju sebagai calon anggota legislatif, karena banyak perempuan yang dibatasi beberapa haknya seperti dia tidak boleh tampil di sektor publik, pendidikan yang terbatas, dan sebagainya. Kemudian juga ada pemisahan perempuan secara simbol,” papar Siti Ruhaini.
Selanjutnya, ia menekankan agar kader Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society untuk turut mendukung representasi politik perempuan agar secara substansi mampu mengubah kultur budaya sehingga dapat lebih menghargai perempuan dalam berbagai sektor, dan tak terbatas.
“Partisipasi politik kita secara kuantitatif ini naik turun. Jadi kita harus mendukung partisipasi perempuan kita dan berharap tidak ada lagi politisi perempuan terutama yang berurusan dengan KPK. Sehingga partisipasi perempuan secara substansi ini mampu mengubah kultur budaya kita,” pungkasnya.
