MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Mantan Gubernur DKI Jakarta itupun menyatakan pemerintah tidak takut rugi atas kebijakan ini.
“Negara itu tidak hitung untung rugi, negara itu berhitung berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan dan kesejahteraan,” katanya di tengah Jembatan Jembatan Suramadu, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018.
Selama ini, sambungnya, tarif dari Jembatan Suramadu menyumbang Rp 120 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski berpotensi kehilangan pendapatan sebesar itu, ia sangat yakin APBN masih bisa menanggung untuk biaya operasionalnya. “Masih mampu kalau segitu,” ujarnya.
Jokowi menuturkan, keputusan pemerintah ini bermula dari masukan para tokoh masyarakat, ulama, dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Pada 2015 pemerintah sudah menggratiskan tarif untuk sepeda motor. Setahun berselang, pemerintah memotong tarif sebesar 50 persen. Namun, kata Jokowi, hal itu tak kunjung mampu meningkatkan perekonomian di Madura.
Setelah itu, kata Jokowi, masyarakat kembali meminta agar Jembatan Suramadu dijadikan non tol dan bebas tarif. Usai melakukan perhitungan dan kajian akhirnya pemerintah setuju.
“Kami ingin agar sektor turisme, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, ujarnya.
Dirinya pun membantah keputusan tersebut bermuatan politis. Menurut Jokowi, rencana ini sudah berlangsung sejak 2015. “Ya kalau kami mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan,” kata Jokowi.
Dia juga meminta agar setiap yang dilakukan pemerintah tak dikaitkan dengan motif politik. “Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan,” ucapnya. “Kami ingin agar sektor turisme, properti, investasi bisa betul-betul bergerak di Madura, terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.”
Menurut Jokowi, angka ketimpangan di Madura lebih tinggi ketimbang daerah-daerah lain di Jawa Timur. Jika di daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, ketimpangan berkisar 4 sampai 6 persen di Madura justru mencapai angka 16 hingga 23 persen.
“Oleh sebab itu, dari usulan dan desakan tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, kiai, IKAMA, para bupati, maka pada hari ini saya putuskan jembatan tol Suramadu akan jadi jembatan non tol biasa,” kata Jokowi.
