MONITOR, Jakarta – Menanggapi terkait lambannya pembahasan RUU Terorisme agar segera disahkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk bekerjasama dan saling bersinergi dengan DPR RI.
Menurut Mantan Menteri Koperasi dan UKM tersebut, pemerintah harus betul-betul bisa kerjasama dengan DPR, supaya RUU Terorisme itu bisa segera disahkan dan bisa segera diberlakukan.
“Ini yang jadi masalah,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta , Jumat (18/5).
Ia menuturkan, bahwa sebenarnya dalam mencermati kasus terorisme pemerintah tidak perlu terlalu panik dengan situasi saat ini. Sebab menurutnya ada Polri dan BIN yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Sehingga kemudian menurut Syarief, Pemerintah tidak perlu untuk melakukan hal lain diluar wewenang aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.
“Jadi jangan memperkeruh suasana dengan membentuk tim-tim lain di luar lembaga yang ada, jadi maksimalkan saja, minta pertanggungjawaban BIN, kenapa bisa terjadi demikian, minta pertanggung jawaban polri, bisa ga mereka, mampu ga mereka, kecuali kalau polri dan bin mengatakan sudah tidak mampu ya dengan situasi ini, ya silahkan,” ujarnya.
Selain itu, ia menganggap kalau pemerintah jangan serta merta mencari pengkambing hitaman dengan mengancam untuk menerbitkan perppu, dan kemudian menyalahkan DPR yang dinilai lamban untuk merampungkan RUU Terorisme. Kata dia, padahal sebenarnya tidak seperti itu,
“Jadi marilah cerdaskan bangsa dan negara ini dengan informasi-informasi yang positif, minta kesiapan dari BIN, apakah dia mampu, minta kesiapan dari polri, apakah dia mampu, kalau tidak mampu ya sudah, pemerintah bisa mengambil sikap, presiden bisa mengambil sikap dengan membentuk tim-tim baru,” tukasnya.
Ia juga mengklaim, bahwa sebenarnya atas kejadian penyerangan sejumlah teror yang mengahantui Indonesia baru-baru ini tidak lepas dari faktor anggaran. Terlebih adanya usulan dari pihak pemerintah untuk membentuk Koopsgabsus tim elit TNI untuk mencegah dan mengatasi segala tindakan teror.
“Ini kan menyangkut anggaran semua ini, jadi kita ini statementnya kita seperti pemadam kebakaran setelah terjadi baru semua ribut,”tandasnya.
“Pemerintah mestinya mengambil sikap dalam situasi ini kan kepolisian dan tni itu di bawah presiden, presiden bisa ambil sikap dalam situasi ini, ini saran saya ke depan pemerintah itu ambillah sikap kepada bin minta pertanggung jawaban pada polri, apakah mampu, kalau tidak sudah baru pemerintah bisa membentuk satu tim khusus ini,” sambung politisi demokrat ini.
