MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, wilayah laut yang mencapai sekitar 77 persen dari total luas wilayah nasional, garis pantai sepanjang lebih dari 108 ribu kilometer, serta posisi strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia sesungguhnya memiliki seluruh modal dasar untuk menjadi negara maju dan berdaulat.
Namun di balik besarnya potensi tersebut, berbagai indikator pembangunan justru menunjukkan gejala yang patut menjadi perhatian serius. Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup, kelas menengah terus menyusut, jutaan anak muda belum memperoleh pekerjaan yang layak, produktivitas nasional berjalan lambat, sementara tekanan ekonomi global semakin berat.
Peta besar persoalan tersebut dipaparkan secara komprehensif oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pembekalan Sekretaris DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Indonesia di Makassar, Jum’at (26/6/2026).
Selama lebih dari dua jam, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tidak hanya memaparkan sederet angka statistik, tetapi membangun sebuah argumentasi mengapa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma pembangunan apabila ingin benar-benar mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Persoalan Indonesia hari ini bukan semata persoalan pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperkuat daya saing bangsa, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” ujarnya.
Krisis Lapangan Kerja Menjadi Alarm Pertama
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengawali paparannya dengan menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.
Meski perekonomian Indonesia masih tumbuh sekitar lima persen, kualitas pertumbuhan tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menyerap seluruh tambahan angkatan kerja yang setiap tahun terus bertambah.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menunjukkan bahwa sepanjang 2025 hanya sekitar 1,9 juta lapangan kerja baru yang berhasil tercipta. Sementara itu, jumlah tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja mencapai sekitar 3,5 juta orang setiap tahun.
“Kesenjangan tersebut menyebabkan jutaan masyarakat akhirnya bekerja di sektor informal yang umumnya memiliki produktivitas rendah, penghasilan terbatas, dan minim perlindungan sosial,” ungkapnya.
Bahkan, data menunjukkan sekitar 59,4 persen pekerja Indonesia, atau sekitar 86,6 juta orang, masih berada di sektor informal.
“Bila kondisi ini terus berlangsung, maka Indonesia akan semakin sulit keluar dari jebakan produktivitas rendah,” ujar Rokhmin.
Fenomena tersebut diperparah oleh struktur usaha nasional yang masih didominasi usaha mikro. Dari sekitar 64,2 juta unit UMKM, sebanyak 99,9 persen merupakan usaha mikro.
Walaupun menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dominasi usaha berskala sangat kecil tanpa peningkatan produktivitas justru menunjukkan gejala yang oleh para ekonom disebut sebagai involusi ekonomi, yakni bertambahnya jumlah pelaku usaha tanpa diikuti peningkatan nilai tambah dan produktivitas.
Bonus Demografi Bisa Berubah Menjadi Bencana
Persoalan berikutnya yang mendapat perhatian serius adalah kondisi generasi muda Indonesia.
Indonesia selama ini disebut sedang menikmati bonus demografi, yakni ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding kelompok usia nonproduktif. Namun menurut Rokhmin, bonus tersebut tidak otomatis menjadi keuntungan apabila negara gagal menyediakan pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan yang memadai.
Data menunjukkan tingkat pengangguran usia 15–24 tahun mencapai 17,32 persen, sementara kelompok NEET (Not in Employment, Education, and Training) telah mencapai 20,31 persen, atau sekitar 9 juta anak muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata negara ASEAN.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi beban pembangunan apabila tidak segera diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kelas Menengah Terus Menyusut
Rokhmin kemudian menyoroti fenomena lain yang tidak kalah mengkhawatirkan, yakni menyusutnya kelompok kelas menengah Indonesia.
Dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah turun dari sekitar 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024, atau berkurang hampir 9,5 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang turun ke kelompok rentan miskin.
“Lebih mengkhawatirkan lagi, rata-rata pengeluaran kelompok kelas menengah kini hampir menyentuh batas bawah kategori kelas menengah. Selisihnya hanya sekitar Rp16 ribu, sehingga sedikit saja terjadi penurunan pendapatan atau kenaikan harga kebutuhan pokok, jutaan keluarga berpotensi turun menjadi kelompok rentan miskin,” tuturnya.
Menurut Rokhmin, melemahnya kelas menengah bukan hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga terhadap perekonomian nasional karena kelompok inilah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik.
Ruang Fiskal Pemerintah Semakin Terbatas
Persoalan berikutnya adalah semakin beratnya beban fiskal pemerintah.
Dalam paparannya, Rokhmin menunjukkan bahwa total utang pemerintah telah mencapai sekitar Rp8.444 triliun, sementara pembayaran bunga utang dalam APBN telah mendekati Rp500 triliun setiap tahun. Nilai tersebut hampir setara dengan defisit APBN dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar negara.
Menurutnya, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk membayar bunga utang, semakin sempit pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun program pemberdayaan masyarakat.
Dunia Sedang Berubah Sangat Cepat
Di luar persoalan domestik, Indonesia juga menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.
Rokhmin menyebut sedikitnya empat dinamika global yang harus diantisipasi secara serius, yaitu meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, perang dagang internasional, krisis lingkungan akibat perubahan iklim, serta disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), robotika, dan digitalisasi.
“Apabila Indonesia gagal beradaptasi terhadap perubahan tersebut, dampaknya dapat berupa menurunnya investasi, melemahnya industri nasional, meningkatnya pengangguran, hingga bertambahnya angka kemiskinan,” jelasnya.
Karena itu, menurut Rokhmin, pembangunan nasional tidak boleh lagi berjalan dengan pendekatan lama.
Mengapa Indonesia Belum Menjadi Negara Maju?
Dalam analisisnya, Rokhmin menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu menjadi negara maju.
Di antaranya adalah belum adanya peta jalan pembangunan nasional yang benar-benar dijalankan secara konsisten lintas pemerintahan, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kapasitas riset dan inovasi, rendahnya etos kerja, persoalan tata kelola pemerintahan, hingga tantangan eksternal berupa persaingan global, perubahan iklim, dan dominasi ekonomi negara-negara maju.
Ia menegaskan bahwa inovasi menjadi kata kunci bagi masa depan Indonesia.
Mengutip berbagai pemikir dunia, Rokhmin mengingatkan bahwa bangsa yang gagal berinovasi akan tertinggal dalam persaingan global. Sayangnya, hampir seluruh indikator yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan kualitas SDM Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif rendah.
Ekonomi Biru Sebagai Jalan Keluar
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Rokhmin menawarkan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai mesin baru pertumbuhan Indonesia.
Konsep tersebut bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan, tetapi mengoptimalkan seluruh aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 17.500 pulau, serta garis pantai terpanjang kedua di dunia. Seluruh potensi tersebut, menurut Rokhmin, belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia memaparkan bahwa sedikitnya terdapat 11 sektor ekonomi biru yang dapat menjadi mesin pertumbuhan baru nasional, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, energi laut, pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim, kehutanan pesisir, pengembangan pulau-pulau kecil, hingga pemanfaatan sumber daya kelautan nonkonvensional. Nilai ekonomi keseluruhannya diperkirakan mencapai sekitar US$1,348 triliun per tahun.
Sektor tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja, namun hingga kini kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia masih sekitar 14 persen, jauh di bawah sejumlah negara maritim lain yang telah berhasil menjadikan laut sebagai motor utama perekonomian nasional.
Menuju Indonesia Emas 2045
Di penghujung paparannya, Rokhmin menegaskan bahwa Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju. Yang dibutuhkan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan transformasi pembangunan yang bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, hilirisasi industri, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Baginya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Target tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan dilakukan secara konsisten, berbasis data, berorientasi pada inovasi, dan mampu mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Indonesia memiliki modal besar menjadi negara maju. Kini saatnya seluruh potensi itu dikelola dengan ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberanian melakukan transformasi pembangunan menuju bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan,” demikian pesan utama yang mengemuka dari paparan Prof. Rokhmin Dahuri.
