MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menghadiri The 3rd Roundtable on Climate and Water Issues dan The 9th Meeting of the Asian Parliamentary Assembly Water Consultative Council (AAWC) di Vientiane, Laos pada 28–29 Juli 2026.
Kehadiran Prof. Rokhmin menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat diplomasi parlemen dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis sumber daya air.
Forum tingkat tinggi tersebut mempertemukan pimpinan parlemen dan pejabat legislatif dari 14 negara Asia-Pasifik, yakni Korea Selatan, Malaysia, Kamboja, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Nepal, Uzbekistan, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Mongolia, dan Kepulauan Solomon. Pertemuan juga dihadiri para duta besar, diplomat, pejabat pemerintah, pakar sumber daya air, serta mitra pembangunan internasional.
Kegiatan dibuka oleh Vice President of the Lao National Assembly, Mr. Vilayvong Bouddakham, bersama Chair of the Asian Parliamentary Assembly Water Consultative Council (AAWC), Ms. Han Jung-ae, yang juga merupakan anggota Majelis Nasional Republik Korea.
Dalam pidato pembukaannya, Vilayvong Bouddakham menegaskan bahwa kawasan Asia dan dunia sedang menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari konflik bersenjata, perubahan iklim, bencana alam hingga krisis energi. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut penguatan kerja sama lintas negara untuk membangun ketahanan air dan pembangunan berkelanjutan.
Ia juga mengapresiasi peran AAWC sejak berdiri pada 2019 sebagai wadah kolaborasi antara parlemen, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam menyusun kebijakan, regulasi, serta berbagi praktik terbaik pengelolaan sumber daya air.
Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Laos dan AAWC atas penyelenggaraan forum yang dinilainya sangat strategis.
“Saya merasa terhormat dapat menghadiri forum yang sangat penting ini. Tantangan perubahan iklim dan krisis air hanya dapat diatasi melalui kolaborasi internasional yang kuat, pertukaran teknologi, serta komitmen bersama untuk membangun tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan,” ujar Prof. Rokhmin.
Menurut Prof. Rokhmin, Republik Korea telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam penguasaan teknologi dan manajemen sumber daya air. Keberhasilan tersebut, katanya, telah memberikan manfaat di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama Indonesia–Republik Korea dalam tiga bidang prioritas.
Pertama, pembangunan sistem pengelolaan sampah dan limbah terpadu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung guna mengurangi pencemaran sungai, danau, air tanah, serta ekosistem pesisir dan laut.
Kedua, modernisasi sektor pertanian menuju sistem pertanian yang lebih produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“Modernisasi pertanian menjadi kebutuhan mendesak karena sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Peningkatan efisiensi penggunaan air harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Ketiga, pengembangan teknologi desalinasi air laut yang dipadukan dengan energi surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di pulau-pulau kecil.
Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan air bersih, terutama di wilayah terpencil.
“Teknologi desalinasi berbasis energi terbarukan merupakan solusi yang sangat prospektif untuk memperkuat ketahanan air nasional sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya target akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak,” katanya.
Sebagai tindak lanjut forum tersebut, Prof. Rokhmin mengungkapkan akan mengajukan sejumlah proposal kerja sama kepada AAWC sebagai bentuk konkret penguatan kemitraan internasional.
Menurutnya, proposal tersebut diarahkan pada transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang modern, terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.
Adapun tiga proyek prioritas yang akan diusulkan meliputi Integrated Water Safety Management in Citarum River, West Java, Wastewater Management for Jakarta Area, serta Integrated Irrigation Management System for Prosperous and Sustainable Agriculture in Cirebon–Indramayu Regencies.
Prof. Rokhmin berharap ketiga proyek tersebut dapat menjadi model kolaborasi antara Indonesia dan negara-negara anggota AAWC dalam memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan keamanan dan ketersediaan air, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Krisis air adalah tantangan bersama. Air merupakan sumber kehidupan, fondasi peradaban, dan penopang pembangunan. Karena itu penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan oleh satu negara atau satu sektor saja. Dibutuhkan kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga internasional agar kita mampu menghadirkan kebijakan dan inovasi yang benar-benar berdampak bagi masa depan,” tegas Prof. Rokhmin.
Dalam forum tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri mewakili Indonesia bersama Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa serta Kuasa Usaha Ad Interim Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Laos, Ahmad Dahlan.
