MONITOR, Jakarta – Anggota Komis IV DPR RI, Daniel Johan menyesalkan terjadinya kebakaran hebat di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan pemadaman di kawasan Bromo secara sistematis dan didukung penuh oleh teknologi agar api cepat padam.
“Kami turut prihatin atas kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang meludeskan lebih dari 520 hektare hutan dan lahan,” kata Daniel Johan, Selasa (11/8/2026).
Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Bromo sejak Senin pekan lalu hingga membuat Balai Besar TNBTS menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Api yang meluas di kawasan Gunung Bromo bahkan mendapat sorotan media internasional karena besarnya dampak terhadap salah satu destinasi wisata alam terkenal di Indonesia itu. Upaya pemadaman tidak mudah dilakukan karena karakter kawasan Bromo yang memiliki lereng dan medan sulit dijangkau. Kondisi kering serta angin juga mempercepat penyebaran api.
Menurut Daniel, kebakaran di kawasan Bromo memang berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan.
“Kawasan konservasi ini bukan hanya aset ekologis penting, tetapi juga penopang ekonomi wisata masyarakat sekitar, sehingga setiap hektare kawasan Bromo yang terbakar adalah kerugian jangka panjang yang tidak mudah dipulihkan,” tuturnya.
Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api di kawasan Bromo. Pemerintah memilih memaksimalkan metode pemadaman yang dapat dilakukan secara langsung melalui 2 strategi utama, yakni pengerahan pesawat untuk melakukan water bombing dan penguatan personel pemadam di darat.
Adapun pemadaman api di kawasan Bromo belum dapat menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam waktu dekat sebab menurut kajian teknis dan kondisi atmosfer, pelaksanaan OMC dalam 10 hari mendatang dinilai hampir tidak memungkinkan.
Meski begitu, Daniel mendorong Pemerintah untuk secara maksimal melakukan strategi yang efektif dan pelaksanaan pemadaman api yang maksimal.
“Kami memahami medan di beberapa titik Tengger sulit dijangkau tim darat, sehingga penggunaan water bombing menjadi pilihan yang tepat,” sebut Daniel.
“Saya mendorong agar operasi pemadaman dilakukan secara sistematis dan didukung penuh oleh teknologi,” lanjut Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Daniel pun menyebut, penggunaan teknologi dapat mengurangi risiko jatuhnya korban dan mempermudah proses pemadaman. Ia merinci beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.
“Mulai dari pemantauan titik api secara real-time melalui drone untuk memetakan sebaran api secara akurat, sekaligus meminimalisir personel darat yang harus masuk ke titik-titik berisiko tinggi di medan berbahaya tersebut,” papar Daniel.
“Data dari drone ini juga bisa menjadi dasar penentuan prioritas sasaran water bombing agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tambah politisi PKB tersebut.
Daniel juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Termasuk pentingnya koordinasi antara BNPB, BPBD, Balai Besar TNBTS, TNI/Polri, dan relawan yang harus diperkuat agar tidak ada tumpang tindih maupun titik yang luput dari pemadaman. Komisi IV DPR pun meminta Pemerintah pusat memastikan kecukupan anggaran serta dukungan logistik bagi personel di lapangan.
“Keselamatan tim pemadam harus menjadi prioritas utama di medan seekstrem ini,” ujar Daniel.
Ke depan, Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup ini meminta adanya evaluasi menyeluruh atas kesiapan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan konservasi. Termasuk, kata Daniel, investasi pada early warning system berbasis drone dan satelit.
“Langkah tersebut agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Terutama tahun ini yang telah diprediksi el nino yang panjang harus siap siaga atas dampaknya,” ucap politisi PKB tersebut.
Lebih lanjut, Daniel menilai insiden kebakaran kawasan Bromo harus menicu reformasi sistem perlindungan konservasi berbasisi risiko. Sebab kebakaran hebat di kawasan Bromo disebut menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola perlindungan kawasan konservasi.
“Vegetasi kering dan angin kencang membuat api berkembang cepat, bahkan titik api baru masih ditemukan ketika operasi pemadaman berlangsung,” jelas Daniel.
Daniel menegaskan, pengelolaan taman nasional tidak boleh lagi hanya bertumpu pada konservasi dalam kondisi normal.
“Setiap kawasan harus memiliki risk profile berdasarkan kerentanan kebakaran, kondisi vegetasi, riwayat hotspot, pola kunjungan manusia, sumber air, akses pemadaman, dan kemampuan respons,” urainya.
Menurut Daniel, kawasan dengan tingkat risiko tinggi harus memperoleh tingkat pengawasan dan kesiapsiagaan yang berbeda dengan kawasan berisiko rendah.
“Karena itu, kami mendorong Kementerian Kehutanan melakukan audit nasional kerentanan kebakaran seluruh taman nasional dan kawasan konservasi, kemudian menjadikan hasilnya sebagai dasar redistribusi anggaran, personel, peralatan, teknologi deteksi, serta infrastruktur pemadaman,” terang Daniel.
Daniel juga menekankan pentingnya anggaran perlindungan hutan.
“Anggaran perlindungan hutan tidak boleh dibagi secara administratif berdasarkan luas kawasan semata, tetapi harus mengikuti tingkat ancaman. Semakin tinggi risiko suatu kawasan, semakin besar kapasitas pencegahan yang harus ditempatkan negara di sana,” ucapnya.
Komisi IV DPR RI juga mendorong penerapan fire danger rating pada kawasan konservasi yang langsung terhubung dengan kebijakan operasional. Dengan sistem ini, diharapkan potensi karhutla semakin cepat diantisipasi.
“Ketika indikator kekeringan vegetasi, suhu, angin, dan risiko kebakaran melewati ambang tertentu, sistem harus secara otomatis meningkatkan patroli, membatasi aktivitas yang berpotensi memicu api, menempatkan personel pemadam lebih dekat dengan titik rawan, bahkan menutup sementara zona tertentu apabila diperlukan,” kata Daniel.
Di sisi lain, Daniel mengingatkan agar rehabilitasi kawasan Bromo nantinya harus berbasis pemulihan ekosistem, bukan hanya sekadar penghijauan kembali.
“Pemerintah harus memetakan tingkat kerusakan, memastikan pemulihan vegetasi asli, mengendalikan erosi dan degradasi tanah, serta mengukur waktu yang diperlukan agar fungsi ekologis kawasan benar-
benar pulih,” ungkapnya.
“Negara tidak boleh hanya memiliki data berapa hektare hutan atau lahan yang terbakar, tapi harus memiliki sistem yang mampu menentukan mana yang paling mungkin terbakar berikutnya dan mencegah sebelum api muncul,” tutup Daniel.
,){kind=link}