MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Indonesia yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menewaskan prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Insiden tersebut terjadi setelah markas pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan menjadi sasaran serangan. Peristiwa itu mengakibatkan setidaknya satu personel TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas internasional. Ia menilai pengorbanan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun, ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum internasional.
Legislator dari Fraksi PKS itu menekankan pentingnya perhatian serius dari komunitas internasional terhadap insiden tersebut. Ia mendorong agar investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
“Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sukamta menilai Indonesia perlu tetap mengedepankan diplomasi dalam merespons situasi ini, tanpa mengabaikan ketegasan dalam menjaga kehormatan bangsa.
“Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, sekaligus menjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam situasi seperti ini, ketegasan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan,” tambahnya.
Komisi I DPR RI, lanjut Sukamta, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian internasional.
DPR RI berharap insiden tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku, sehingga memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kredibilitas misi perdamaian dunia.

