MONITOR, Jakarta – Dua kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertengkar dan membuat keributan hingga dikenakan denda S$1.000 atau Rp11 juta di Singapura. DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk membentuk forum dukungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kasus tawuran asisten rumah tangga (ART) asal Indonesia di Singapura memang sangat disayangkan. Kejadian ini mencerminkan pentingnya menjaga hubungan baik dan komunikasi yang sehat, terutama di lingkungan kerja yang jauh dari rumah. Sehingga perlu adanya forum dukungan untuk PMI,” ujar Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo, Rabu (18/9/2024).
Seperti diketahui, perkelahian antar ART WNI di Singapura itu viral di dunia maya. Perkelahian antara dua kelompok ART yang bermusuhan tersebut terjadi di dekat Stasiun MRT Paya Lebar pada bulan Mei lalu. Perkelahian dua geng ART WNI itu bahkan menjadi tontonan warga.
Pengadilan Singapura baru saja memutuskan hukuman terhadap salah satu pelaku yang bernama Sriani. Setelah menjalani hukuman, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebut izin kerja Sriani akan dicabut dan dilarang bekerja di Singapura.
Sementara dua terdakwa lain yakni Sulastri dan Siti kasusnya ditunda hingga Oktober. Mereka menunggu untuk melihat apakah bisa mendapatkan perwakilan di bawah Skema Bantuan Hukum Pidana (CLAS). Kemudian terdakwa bernama Nita menyatakan bahwa permohonan CLAS-nya ditolak, dan majikannya tidak menyediakan pengacara untuknya.
Melihat kasus ini, Rahmad mendorong Pemerintah, melalui Kemenaker, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk segera memfasilitasi pembentukan forum atau sejenisnya.
Menurutnya, forum dukungan yang dimaksud untuk memberikan bimbingan dan edukasi kepada PMI dalam hal mengelola konflik dan stres sehingga apabila terjadi masalah dapat menyelesaikannya secara damai dan efektif.
“Jadi para PMI kita pun dapat lebih berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang bisa menimbulkan konflik,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut.
Rahmad menilai masalah pengelolaan emosi PMI menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan. Maka dari itu forum dukungan ini perlu dibentuk untuk membantu para pekerja migran di luar negeri dalam menghadapi berbagai tekanan, baik dari segi pekerjaan, maupun lingkungan sosial.
“Kejadian seperti ini bisa terjadi karena kurangnya dukungan sosial dan tempat yang aman bagi mereka untuk berbagi dan menyelesaikan masalah. Dalam forum seperti ini, para pekerja migran dapat merasakan solidaritas dan persaudaraan dengan sesama PMI,” ungkap Rahmad.
“Mereka dapat berbagi pengalaman dan menemukan solusi bersama atas masalah yang dihadapi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rahmad mengatakan forum-forum dukungan bagi PMI juga dapat dilengkapi program pelatihan keterampilan. Harapannya, PMI dapat menggunakan waktu bebasnya untuk hal yang lebih bermanfaat dan meningkatkan keterampilan dibandingkan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang baik.
“BP2MI harus memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para pekerja migran, tak hanya saat hendak berangkat bekerja ke luar negeri tapi juga saat sudah berada di negara tujuan,” terang Rahmad.
Di sisi lain, Rahmad mengimbau kepada semua WNI untuk menjaga sikap saat berada di luar negeri. Termasuk para PMI sehingga citra Indonesia di mata dunia tidak tercoreng.
“Saya mengajak para WNI, teman-teman PMI, untuk mari kita bersama-sama menjaga martabat bangsa. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh keramahan dan bersahaja,” pesannya.
“Mari tetap jaga nama baik Indonesia di manapun kita berada, termasuk saat di luar negeri dengan menjaga sikap dan patuh terhadap aturan yang berlaku di masing-masing negara,” tambah Rahmad.
Sebelumnya di Jepang ‘geng WNI’ juga membuat resah warga lokal karena berkumpul di jalan membuat susah orang yang hendak melintas. Mereka bahkan berpenampilan misterius dengan menutupi mukanya.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR ini pun menggarisbawahi pentingnya edukasi dan sosialisasi bagi para PMI agar tidak melanggar aturan di setiap negara tempatnya berada. Di sisi lain, Rahmad juga meminta pendampingan bagi para PMI yang terlibat kasus hukum.
“Kita harus ingat bahwa mereka adalah pahlawan devisa yang telah banyak memberikan kontribusi bagi negara. Penting bagi negara untuk tetap memberi bantuan hukum bagi WNI yang terlibat kasus. Negara harus hadir untuk semua warganya di manapun mereka berada,” ujarnya.
“Sambil sekaligus menguatkan edukasi tentang hukum dan aturan yang berlaku di tiap-tiap negara sehingga WNI kita yang berada di luar negeri dapat memahami batas-batas sikap supaya masalah pelanggaran hukum tidak lagi terulang di masa depan,” tutup Rahmad.
 bertengkar dan membuat keributan hingga dikenakan denda S$1.000 atau Rp11 juta di Singapura){kind=link}