MONITOR, Laos – Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri pada acara “The Expert Consultation Workshop on Asia Pacific Integrated Rural Development and Sustainable Resource Management in the 21st Century: Strategic Actions at the Regional and National Levels” Center of Integrated Rural Development for Asia and The Pasific (CIRDAP) yang berlangsung di The Grand Luang Prabang Hotel, Laos dari 6 – 7 Oktober 2023.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu tampil sebagai salah satu pembicara kunci (keynote speaker) dengan memaparkan makalah berjudul “Integrated Upland – Coastal – Ocean Management for Sustainable Development in the Asia Pacific Region”.
Beberapa permasalahan yang diangkat Prof Rokhmin dalam paparannya antara lain; (1) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dari 64 Negara di Kawasan Asia Pasifik; (2) Kebijakan Negara Untuk menjadikan 46 negara di Kawasan ini yang statusnya masih sebagai negara miskin dan negara berpendapatan menengah menjadi negara maju dan makmur.
Selain itu, strategi 18 negara di Kawasan ini yang sudah maju dan makmur dalam membantu 46 negara yang masih miskin dan pendapatan menengah menjadi negara maju dan makmur; dan (3) kebijakan dan program pengatasan kemiskinan pada level keluarga dan individu.
“Setiap negara bangsa di dunia ingin menjadi negara maju, makmur, dan berdaulat. Namun, dari 64 negara di Kawasan Asia-Pasifik sejauh ini hanya 13 negara (20,30%) yang telah mencapai status tersebut,” kata Prof Rokhmin.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menuturkan dari perspektif ekonomi, untuk mentransformasi 51 negara yang tersisa di Kawasan ini dari status negara berpendapatan rendah (miskin), berpendapatan menengah ke bawah, dan berpendapatan menengah atas menjadi negara maju, makmur (negara berpendapatan tinggi), dan berdaulat; mereka harus meningkatkan daya saing, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (minimal 7% per tahun), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat secara adil), ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
“Untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing, maka harus dilakukan transformasi ekonomi struktural,” terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut.
Dalam konteks ini, transformasi struktural ekonomi jelas Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan tersebut melibatkan realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional (termasuk budidaya perikanan dan perikanan tangkap) ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa.
Selain itu pergeseran penggunaan faktor produktif dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi (kegiatan ekonomi); dan membangun kapasitas bangsa untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru (termasuk Industri 4.0), memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.
Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan inklusivitas SET tersebut, menurut ProfRokhmin implementasinya harus didasarkan pada Pembangunan Pedesaan Terpadu, dan Pengelolaan Dataran Tinggi-Pesisir-Lautan Terpadu. Selain itu, masyarakat miskin, serta usaha mikro dan kecil harus diberikan akses yang mudah dan setara terhadap sumber daya keuangan (pinjaman Bank), teknologi, infrastruktur, pasar, informasi, dan aset produktif ekonomi lainnya, yang selama ini dinikmati oleh masyarakat kaya dan korporasi besar di Wilayah tersebut.
“Di tengah tiga krisis ekologi (polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan Global Boiling), seluruh kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis harus dilakukan berdasarkan prinsip zero-waste, zero-emission, green economy, dan blue economy,” tuturnya.
“Lebih penting lagi, kualitas sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan etos kerja), khususnya di daerah pedesaan, juga harus ditingkatkan secara signifikan melalui layanan gizi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik serta program pelatihan dan penyuluhan,” tambahnya.
Terakhir, kebijakan politik dan ekonomi termasuk stabilitas politik dan perdamaian, moneter, fiskal, Investasi Iklim, dan Kemudahan Berusaha harus dibuat kondusif. Dan, kerja sama dan kolaborasi yang saling menguntungkan antar negara-negara di kawasan dan dengan negara-negara lain di dunia juga harus diperkuat dan ditingkatkan.
