MONITOR, Jakarta – Pasca dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) dewan oleh anggotannya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan dirinya siap memberikan klarifikasi terkait persoalan yang dihadapi antara dirinya dan beberapa anggotanya di Komisi B.
“Yah, kalau saya dipanggil BK, saya siap memberikan klarifikasi,” ujar Aziz kepada MONITOR, Kamis (9/12).
Namun menurut pengakuan Aziz, sampai saat ini, pihaknya belum tahu atau belum ada laporan resmi dari BK kalau ada anggotanya di komisi B yang melaporkan dirinya ke BK.
“Belum ada tuh laporan resmi dari BK, saya tahunya dari media kalau saya dilaporkan ke BK,” terangnya.
Dijelaskan Aziz, pihaknya tidak paham dengan tudingan anggotanya, yang menyebut kalau dirinya melakukan pertemuan pribadi dengan direksi PT Transjakarta, paska beredarnya vidio direksi PT Transjakata yang sedang menonton tarian perut (belly dance).
Azis juga mengatakan, tidak benar kalau rekomendasi yang diberikan oleh Komisi B kepada PT Transjakarta terkait kecelakan yang sering terjadi, merupakan rekomendasi yang dibuat secara pribadi.
“Jadi tudingan-tudingam itu tak benar. Dan saya tidak ada agenda apapun terkait dengan masalah diinternal Komisi B ini,” ungkap Aziz.
Politisi PKS ini pun mengatakan, persoalan yang dihadapi di komisi yang dipimpinnya merupakan sebuah dinamika yang memang harus bisa diselesaikan bersama diinternal komisi tanpa harus terpublish ke luar.
“Sudah biasa kalau di komisi itu ada perbedaan pendapat. Jadi bagi saya ini biasa saja, bukan yang pertama kok adanya perbedaan pandangan seperti ini,” imbuhnya.
Malah menurut Aziz, dari perbedaan pendapat atau pandangan ini, ia sebagai Ketua Komisi B sering dilaporkan oleh anggotanya ke Kordinator Komisi B.
“Jadi kalau benar saya dilaporkan ke BK ini baru pertama kali. Tapi kalau setiap ada masalah di Komisi B, anggota yang sering melapor ke Kordonator Komisi B, itu sering,” pungkasnya.
Seperti diketahui, konflik internal sedang terjadi di Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi B dari Fraksi PKS, Abdul Aziz dilaporkan anggotanya Ichwanul Muslimin dan Wahyu Dewanto dari Fraksi Gerindra ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, karena dinilai tak bijaksana dan otoriter dalam memimpin komisi.
Ichwanul mengingatkan, anggota DPRD DKI Jakarta memiliki kedudukan dan pendapat yang sama karena dipilih oleh rakyat.
“Ini DPRD, bukan perusahaan dan kami sama-sama dipilih rakyat. Jadi, punya kedudukan dan pendapat yang sama,” kata Ichwanul kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).
Laporan diterima oleh Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda.
“Kami kecewa dengan kepemimpinan Azis yang otoriter dan tidak bijaksana dalam menyikapi persoalan kecelakaan yang terjadi secara beruntun pada Bus Transjakarta,” ungkapnya.
Ichwanul mengatakan, sebagai Ketua Komisi B Abdul Aziz mengeluarkan tiga rekomendasi Komisi B terkait kecelakaan beruntun Transjakarta melalui grup aplikasi WhatsApp. Rekomendasi itu diterbitkan tanpa melibatkan anggota komisi lainnya, termasuk Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
 dewan oleh anggotannya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan dirinya siap memberikan klarifikasi.){kind=link}