MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) disarankan untuk segera mengangkat 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Ia berharap pemerintah mengangkat mereka menjadi PPPK, sedangkan pegawai yang lulus tes diangkat segera menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“KemenPAN-RB dan BKN dapat mengangkat 75 pegawai KPK menjadi PPPK dan segera mengeluarkan SK bagi para pegawai KPK yang lulus TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) sebagai PNS,” ujar Junimart dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5/2021).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai langkah tersebut bertujuan agar status 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tidak menjadi polemik dan “bola liar” sehingga harus dihentikan dengan mengangkat 75 orang tersebut menjadi PPPK.
Menurutnya, pengangkatan tersebut harus segera dilakukan agar tidak ada lagi gonjang-ganjing dan situasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hobi membuat suasana keruh menyangkut KPK.
“Ketua dan Anggota KPK harus konsisten dan konsekuen dengan aturan yang sudah dijalankan dan tidak bisa di intervensi oleh siapa pun. Harus punya sikap,” jelas Junimart.
Ia menilai tidak ada yang perlu diperdebatkan karena 75 pegawai KPK tersebut bukan diberhentikan tetapi diarahkan untuk segera menyerahkan tugas masing-masing kepada atasannya. Menurutnya, kalau pegawai KPK tidak lulus TWK, tentu pegawai tersebut masuk dalam kategori PPPK jadi tidak ada yang dirugikan.
 dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) disarankan untuk segera mengangkat 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).){kind=link}