MONITOR, Jakarta – Pemberian izin kegiatan ekspor benih lobster menuai sorotan tajam, terlebih diduga mengandung nepotisme didalamnya. Politikus Demokrat Jansen Sitindaon pun meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan buka-bukaan ihwal perusahaan yang diberikan izin ekspor.
“Itu maka kita minta Kementerian KKP buka-bukaan ke publik soal puluhan perusahaan yang telah diberi izin ekspor itu,” kata Jansen menyarankan, Selasa (7/7).
Jansen merinci, Kementerian KKP juga transparan ke publik mengenai lokasi buddiaya lobster yang dinaungi perusahaan terkait serta bukti panen yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan agar fair di mata publik.
“Agar fair. Sesuai PermenKP 12/2020 ayat 5. Kementerian KKP tunjukkan dimana lokasi budidaya lobster perusahaan-perusahaan yang diberi izin ini; lalu bukti panen berkelanjutan yang telah mereka lakukan. Biar dinilai publik,” terangnya.
“Jika semuanya sudah memenuhi ketentuan Permen 12/2020 harusnya tak ada bebanlah membukanya ke publik. Biar publik bisa ikut ngecek kelengkapan mereka. Kan fair,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Perikanan dan Kelautan Eddy Prabowo mengaku telah menerbitkan izin untuk 31 perusahaan guna ekspor dan budidaya lobster. Edhy menjelaskan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya dilakukan optimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional.
