2 Tahun Kabinet Merah Putih, Kinerja Kementerian Imipas Dinilai Turut Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

MONITOR, Jakarta — Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) selama hampir dua tahun sejak dibentuk pada Oktober 2024 dinilai turut mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya melalui penguatan pelayanan publik, akselerasi program prioritas nasional, serta penataan regulasi internal.

Di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, salah satu program yang mendapat perhatian adalah pembinaan kemandirian warga binaan melalui sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan budidaya ikan.

Program tersebut melibatkan ribuan warga binaan dengan hasil produksi mencapai ratusan ton. Selain menghasilkan komoditas pangan, program itu juga disertai distribusi premi bagi warga binaan yang terlibat dalam kegiatan produksi.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai program ketahanan pangan yang dijalankan Pemasyarakatan sejalan dengan arahan Presiden serta memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam ekosistem pemasyarakatan.

“Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai arahan Presiden. Pelaksanaan program ketahanan pangan oleh Pemasyarakatan ini membawa manfaat bagi berbagai pihak,” kata Hari Purwanto dalam keterangan tertulis Rabu 16 September 2026.

Menurut dia, bagi warga binaan, program tersebut menjadi sarana untuk menyalurkan sekaligus memberdayakan minat dan bakat selama menjalani masa pidana. Sementara bagi Pemasyarakatan, program ketahanan pangan dapat menjadi alternatif pembinaan kemandirian di Lapas dan Rutan serta pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Hari menilai program kemandirian tidak semestinya hanya diarahkan pada produksi barang atau pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga dapat diarahkan untuk menghasilkan pangan.

“Program kemandirian bukan hanya fokus pada menghasilkan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tetapi juga menghasilkan pangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto agar sebagian hasil produksi program ketahanan pangan dapat dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan.

Menurut Hari, setidaknya lima persen dari total hasil produksi program ketahanan pangan diharapkan mampu diserap kembali untuk menjadi bahan makanan bagi warga binaan.

Di sisi lain, sebagian hasil panen juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga warga binaan. Kondisi tersebut, kata Hari, menunjukkan bahwa program ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada internal lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memiliki manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem pemasyarakatan.

“Hal ini menggambarkan program ketahanan pangan sejatinya merupakan kebijakan holistik yang menuai kebermanfaatan dari seluruh stakeholders di (eko)sistem pemasyarakatan,” katanya.

Hari menegaskan, keberhasilan program ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan oleh Pemasyarakatan seorang diri. Dukungan dan kerja sama dari berbagai elemen bangsa diperlukan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menurutnya, terwujudnya ketahanan pangan dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

“Dengan terwujudnya program ketahanan pangan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia,” ujar Hari.

Bagi Pemasyarakatan, lanjut dia, keberhasilan program tersebut juga menjadi bagian dari implementasi motto Pemasyarakatan, yakni “Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat.”

Hari berharap penguatan program ketahanan pangan dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai elemen bangsa lainnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.