MONITOR, Jakarta — Pemerintah bergerak cepat menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam petelur rakyat di tengah fluktuasi harga telur ayam ras di sejumlah sentra produksi nasional. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, hingga pelaku usaha melakukan konsolidasi nasional guna mengembalikan harga telur menuju level yang melindungi peternak sekaligus menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam melihat harga telur di tingkat peternak turun di bawah harga acuan pemerintah.
“Tujuan rapat hari ini membahas beberapa hal khususnya terkait stabilisasi harga telur di tingkat peternak, yang belakangan ini harganya memang agak sedikit turun di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah,” ujar Agung saat memimpin rapat koordinasi stabilisasi harga dan pasokan telur ayam ras di Kantor Kementan Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menurut Agung, koperasi dan asosiasi peternak telah menyepakati langkah menjaga harga telur agar kembali mendekati harga acuan pemerintah di tingkat produsen atau on farmsebesar Rp26.500 per kilogram.
“Teman-teman koperasi dan asosiasi sepakat menjaga agar harga ini menuju pada harga acuan tingkat produsen atau on farm yang telah ditetapkan Bapanas yaitu Rp26.500 per kilogram,” katanya.
Agung juga menegaskan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, telah memberikan instruksi langsung agar langkah koreksi harga segera dilakukan.
“Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional memerintah kepada kami untuk segera melakukan tindakan koreksi. Besok kami meminta agar harga di tingkat peternak itu sudah naik menuju harga acuan. Tentu Satgas Pangan dan Satgas Stabilisasi Harga juga melakukan pemantauan,” tegasnya.
Produksi Telur Nasional Surplus
Pemerintah menilai kondisi produksi telur nasional saat ini cukup kuat. Pada 2026, produksi telur ayam ras diproyeksikan mencapai sekitar 7,3 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 6,4 juta ton.
Menurut Agung, peningkatan produksi tersebut dipicu meningkatnya investasi di sektor peternakan ayam petelur serta bertambahnya kebutuhan pangan masyarakat, termasuk untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kenaikan ketersediaan telur year-on-year cukup tinggi, sekitar 30 persen karena ada minat peternak-peternak baru akibat program MBG,” ujarnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, memastikan pemerintah segera mengeluarkan langkah konkret untuk menjaga harga telur di tingkat peternak.
“Kami akan mengeluarkan edaran pembelian harga telur di tingkat produsen dan itu harus dipatuhi,” ujar Ketut.
Pemerintah juga memperketat pengawasan rantai distribusi guna mencegah tekanan harga di tingkat peternak akibat permainan rantai pasok.
“Middleman ini harus kita tata agar tidak berulang kondisi seperti ini,” katanya.
Selain pengawasan distribusi, pemerintah memperkuat dukungan melalui penyaluran jagung pakan dan pemantauan lapangan bersama Satgas Pangan.
BGN: SPPG Wajib Serap Telur Peternak Lokal
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen nyata untuk menyerap produksi telur peternak rakyat.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG wajib membeli telur dari peternak di wilayah sekitar.
“Setiap SPPG wajib menyerap telur dari peternak di sekitarnya. Selain terkait kebutuhan gizi, kebijakan ini guna meningkatkan ekonomi daerah,” kata Suardi.
Langkah cepat pemerintah tersebut mendapat dukungan dari pelaku usaha dan asosiasi peternak. Ketua Umum Gabungan Organisasi Perunggasan Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menilai harga telur saat ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
“Harga hari ini bukan harga asli. Harga telur sangat sensitif terhadap isu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN), Musbar Mesdi, berharap penyerapan telur melalui Program MBG dapat terus ditingkatkan untuk membantu stabilitas harga di tingkat peternak.
“Kami berharap penyerapan telur oleh MBG ditingkatkan karena sekarang ini masih sedikit. Selain itu, ke depannya harga telur jangan di bawah Rp25.000,” katanya.
Kementerian Pertanian menegaskan stabilisasi harga telur akan terus dikawal melalui penguatan distribusi, penyerapan pasar, hilirisasi, serta perlindungan terhadap peternak rakyat agar subsektor perunggasan nasional tetap kuat, sehat, dan berdaya saing.
