MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pembukaan masa sidang DPR RI. Saat menyampaikan pidato pembuka masa sidang DPR, Puan menyinggung dampak tekanan global ke perekonomian nasional seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Di awal pidatonya, Puan menyampaikan dukacita mendalam untuk para korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur dan kecelakaan bus di jalan lintas sumatera, tepatnya di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
“Semoga korban yang berpulang mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban yang luka-luka segera diberi kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Puan.
Puan juga menyatakan dukacita atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian PBB, Praka Rico Pramudia.
“DPR RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Puan pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Haerul Saleh. Diketahui, Haerul Saleh meninggal dunia dalam insiden kebakaran di kediamannya pada Jumat (8/5) lalu.
Puan kemudian menyinggung situasi perekonomian yang masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.
“Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah men-transmisi ke dalam perekonomian nasional,” tutur Puan.
Puan lalu menyebut berbagai tekanan yang tengah dihadapi Indonesia buntut gejolak global, termasuk kenaikan harga BBM.
“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan Bahan Bakar Minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkapnya.
“Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha,” lanjut Puan.
Menurut mantan Menko PMK tersebut, situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha. Khususnya, kata Puan, di sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.
“Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing,” sebutnya.
“Juga mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” tambah Puan.
Puan menyatakan, DPR melihat bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama Pemerintah.
“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” ungkapnya.
Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah akan melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal Tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan.
Puan menilai tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial,” urai cucu Bung Karno itu.
DPR pun disebut melihat APBN Tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fikal dan program prioritas nasional sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, sekaligus juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Puan melanjutkan, dampak perekonomian global telah memberikan tekanan fiskal APBN. Di satu sisi, ia menilai Pemerintah harus menjalankan pembangunan nasional di segala bidang, namun di sisi lain ruang fiskal yang sudah terbatas menjadi semakin kecil.
“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja,
sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya, yang semakin memudahkan kehidupan rakyat,” papar Puan.
Lebih lanjut, Puan mengungkap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya akan kembali dilanjutkan oleh DPR dan Pemerintah di masa sidang ini.
Adapun RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan RUU Undang tentang Desain Industri.
Puan juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota dewan yang baru saja kembali dari daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat di masa reses DPR sejak 22 April hingga 11 Mei 2026.
“Aspirasi yang telah disampaikan oleh konstituen akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi-fungsi DPR RI,” terang Puan.
