Mei, Gerakan Sosial, dan Ancaman Keamanan Nasional

Oleh: Robi Sugara
Dosen Keamanan Internasional, Prodi HI, FISIP, UIN Jakarta

Mei akan selalu menjadi bulan yang panjang dengan rangkaian peringatan peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah bagi gerakan sosial di Indonesia. Tapi bagi kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah, momen ini bisa digunakan untuk menyuarakan desakan pelengeseran Presiden Prabowo Subianto.

Memori Peristiwa Mei

Setiap 1 Mei, Hari Buruh Internasional dirayakan dengan aksi turun ke jalan oleh berbagai serikat pekerja. Selain memperingati momen bersejarah, para buruh konsisten menyuarakan tuntutan inti: menolak upah murah, mendesak kenaikan upah minimum regional di masing-masing daerah (UMP), serta menuntut penghapusan praktik outsourcing.

Disusul pada 12 Mei, peringatan Tragedi Trisakti mengenang tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak saat berdemonstrasi pada 1998. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang aksi massa besar-besaran yang berujung pada kerusuhan 13–15 Mei di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu tragedi paling memilukan karena ditandai aksi penjarahan, kekerasan bernuansa etnis, dan konflik horizontal. Gelombang tekanan massa yang meluas akhirnya mendorong Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun, mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Selain peristiwa tersebut, bulan Mei juga dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang menandai berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Peristiwa ini dipandang sebagai awal tumbuhnya kesadaran di antara berbagai komponen bangsa Indonesia untuk bersatu sebagai satu bangsa dan menolak penjajahan.

Namun, momentum ini juga memberi peluang bagi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah untuk menjadikannya sebagai ajang menyampaikan kritik serta koreksi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Saya kira hal itu sah-sah saja sebagai bentuk masukan langsung dari rakyat kepada pemerintah. Sementara itu, gerakan lainnya yang terkumpul dalam menyuarakan isu pelengseran Prabowo Subianto tampaknya juga akan memanfaatkan momentum bulan Mei ini.

Arah Gerakan Sosial di Indonesia

Arah gerakan sosial di Indonesia pada umumnya lebih mengarah pada reformasi daripada revolusi. Reformasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki sistem, mendorong perubahan kebijakan, atau merevisi undang-undang yang dinilai tidak berkeadilan. Karena itu, gerakan sosial di Indonesia tidak serta-merta dapat disamakan dengan gerakan sosial di beberapa negara Eropa, seperti Prancis, yang dalam sejarahnya melahirkan revolusi terhadap sistem pemerintahan lama sebelum berkembangnya negara modern seperti saat ini.

Dengan demikian, gerakan sosial di Indonesia saat ini lebih mungkin diarahkan pada perbaikan sistem yang ada daripada penggantian total terhadap tatanan negara. Sejarah juga menunjukkan bahwa berbagai gerakan yang pernah berupaya mengganti dasar atau sistem negara tidak berhasil. Sebagai contoh, terdapat kelompok yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, maupun kelompok yang mendorong ideologi komunisme. Kedua upaya tersebut pada akhirnya tidak mampu menggantikan dasar negara yang telah disepakati.

Akan tetapi, baik reformasi maupun revolusi hampir selalu menimbulkan korban. Reformasi 1998 di Indonesia meninggalkan memori pahit bagi masyarakat, antara lain berupa pemerkosaan, penjarahan, kekerasan terhadap etnis tertentu, kerusakan fasilitas publik, serta konflik berdarah antarsesama anak bangsa. Menurut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998, jumlah korban tewas mencapai sekitar 1.190 orang. Sementara itu, Revolusi Prancis juga menelan korban besar; pada masa Reign of Terror saja, jumlah korban diperkirakan berkisar antara 16.000 hingga 40.000 jiwa.

Potensi Ancaman Keamanan

Dibandingkan dengan masa pemerintahan Joko Widodo, ancaman terhadap keamanan nasional pada masa pemerintahan Prabowo Subianto sejauh ini dinilai relatif lebih ringan. Pemerintahan Prabowo juga belum menghadapi ancaman langsung terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga Mei 2026, belum tampak isu yang secara nyata mengarah pada ancaman ideologis seperti yang kerap mencuat pada era Jokowi. Pada periode Jokowi, misalnya, setiap bulan September sering beredar narasi mengenai komunisme di media sosial. Selain itu, menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia setiap Agustus, kerap muncul konten dari kelompok Islam radikal yang mempertanyakan dasar negara maupun simbol-simbol kebangsaan.

Dari segi kekuatan koalisi politik maupun dukungan kelompok masyarakat, posisi Prabowo Subianto saat ini dinilai relatif sebanding dengan Joko Widodo pada periode kedua (2019–2024). Di parlemen, kekuatan pendukung Prabowo diperkirakan mencapai sekitar 470 dari 580 kursi DPR, atau sekitar 81 persen. Sementara itu, dari sisi dukungan kelompok masyarakat, khususnya organisasi keagamaan, Prabowo dinilai memiliki basis dukungan yang cukup kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo saat ini berada dalam posisi politik yang jauh lebih solid.

Jika pun terdapat kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan berupaya memanfaatkan momentum berbagai peringatan di bulan Mei untuk menekan atau menggoyang pemerintahan, hal itu tidak perlu direspons secara berlebihan. Sebaliknya, respons yang keliru justru berpotensi memperbesar situasi, terutama apabila terjadi tindakan represif seperti dalam penanganan demonstrasi mahasiswa pada Tragedi Trisakti 1998, maupun insiden demonstrasi Agustus 2025 yang menyebabkan tewasnya seorang pengemudi ojek online setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Demo ini juga menyisakan penangkapan ratusan generasi Z yang dituduh terlibat dalam aksi itu yang suatu waktu bisa menjadi bara dalam ancaman keamanan nasional.

Langkah lain yang juga perlu diantisipasi adalah perilaku elite di tengah situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Sikap elite yang dinilai tidak empatik terhadap kondisi rakyat di tengah ancaman krisis energi, inflasi, kelangkaan pupuk, dan persoalan pangan berpotensi mendorong masyarakat bergabung dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, dan bergabung dengan aksi massa pada Mei ini.

Demonstrasi pada Agustus tahun lalu, misalnya, sebagian dipicu oleh kekecewaan terhadap perilaku elite yang dinilai tidak peka, termasuk gaya hidup yang dipertontonkan di ruang publik serta sorotan terhadap penggunaan anggaran negara. Dalam konteks belanja negara, masyarakat saat ini juga terus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta frekuensi perjalanan presiden ke luar negeri. Meski hal ini tidak secara langsung mengukur keberhasilan isu pelengseran presiden, jika terus disuarakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan nasional dan berdampak pada citra politik penguasa.