Mengembalikan Marwah Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA*

Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dari banyak video yang didokumentasi oleh para wartawan dan beredar luas di Media Sosial, Dadan digelandang oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung ke dalam mobil tahanan yang terparkir di depan Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). Pada malam hari sebelumnya, Dadan Hindayana secara resmi telah di nonaktifkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang.

Sebagai publik yang rasional, jelas kita sangat menyayangkan situasi yang terjadi kepada mantan kepala BGN ini karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang menjadi benchmark politik pemerintahan dari Prabowo Subianto. Yang ironis lagi anggaran MBG ini telah menelan anggaran besar  hingga triliunan rupiah, bahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) pemerintah telah menetapkan alokasi sebesar Rp268 triliun setelah sebelumnya sempat diproyeksikan berada dalam kisaran angka Rp335 triliun. Jelas besaran proporsi dari anggaran MBG ini memberi dampak besar bagi pemangkasan jatah anggaran pada bidang lain yang harusnya dapat berjalan secara alami. 

Dalam kasus korupsi yang dilakukan mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, faktualitas ini sebenarnya membuktikan jika penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan justru merupakan bagian dari mekanisme koreksi institusional. Program tidak boleh dihentikan hanya karena terdapat masalah dalam implementasi. Sebaliknya, momentum tersebut harus digunakan untuk memperkuat tata kelola dan memperbaiki desain kelembagaan agar lebih tahan terhadap penyimpangan. Dengan demikian, agenda reformasi hukum MBG setidaknya mencakup empat point of view yakni digitalisasi pengawasan, audit independen, keterbukaan data publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial.

Rasionalisasi Kebijakan MBG

Salah satu kritik utama terhadap MBG adalah besarnya kebutuhan anggaran negara. Namun kritik tersebut sering mengabaikan fakta bahwa program gizi merupakan investasi modal manusia (human capital investment), bukan sekadar belanja konsumtif. Kajian World Bank menunjukkan bahwa program makan sekolah menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan (Bundy et al., 2009). Penelitian lintas negara bahkan memperkirakan bahwa program school feeding menghasilkan manfaat ekonomi global yang sangat signifikan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial (Verguet et al., 2020).

Lebih jauh, program makan sekolah memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal menciptakan permintaan yang stabil sehingga memperkuat rantai pasok pangan daerah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah menilai MBG berpotensi memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi rakyat (Kemenko Perekonomian, 2026).

Pengalaman berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan program makan sekolah tidak diukur dari besarnya anggaran semata, melainkan dari kemampuannya menghubungkan kebijakan gizi dengan pembangunan ekonomi lokal. Karena itu, reformasi MBG seharusnya diarahkan pada efisiensi tata kelola, bukan pada pengurangan tujuan program. Fokus utama harus ditempatkan pada peningkatan kualitas pengadaan, pengawasan distribusi, dan penguatan keterlibatan produsen pangan lokal.

Secara historis, program makan sekolah telah menjadi instrumen pembangunan di banyak negara berkembang selama beberapa dekade. Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) berhasil menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pembangunan pertanian lokal dengan mewajibkan sebagian bahan pangan berasal dari petani kecil. India melalui Mid-Day Meal Scheme menggunakan program serupa untuk meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus mengurangi kerawanan pangan rumah tangga.

Berbagai penelitian yang dikompilasi World Bank menunjukkan bahwa program makan sekolah mampu meningkatkan angka kehadiran siswa, mengurangi putus sekolah, serta memperbaiki status gizi anak-anak di negara berpendapatan rendah dan menengah (Wang et al., 2021). Laporan World Food Programme juga menunjukkan bahwa banyak negara Afrika mulai memperlakukan program makan sekolah sebagai investasi strategis nasional, bukan lagi sebagai bantuan sosial semata. Program tersebut bahkan mampu memperkuat ekonomi lokal melalui pembelian hasil produksi petani kecil secara berkelanjutan (WFP, 2025). Pelajaran terpenting dari pengalaman internasional tersebut adalah bahwa program gizi nasional yang berhasil selalu memiliki tiga karakteristik utama: tata kelola yang transparan, partisipasi masyarakat yang kuat, dan keterhubungan dengan ekonomi lokal.

Agenda Jangka Panjang

Berdasarkan pendekatan hukum, ekonomi, dan sejarah pembangunan gizi internasional, reformasi MBG Indonesia perlu diarahkan pada lima agenda strategis. Pertama, membangun sistem transparansi digital yang memungkinkan pelacakan seluruh proses pengadaan dan distribusi secara real time. Kedua, memperkuat mekanisme audit independen yang melibatkan lembaga pengawas eksternal dan masyarakat sipil. Ketiga, mengembangkan model local food procurement dengan mengutamakan petani, nelayan, peternak, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah sebagai pemasok utama.Keempat, memperkuat standar keamanan pangan dan sistem pengendalian mutu untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat. Kelima, mengembangkan model desentralisasi operasional yang memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program.

MBG merupakan investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa program gizi nasional yang berhasil selalu mengalami proses reformasi dan penyempurnaan kelembagaan sepanjang perjalanannya. Karena itu, tantangan yang dihadapi MBG saat ini seharusnya tidak dipandang sebagai alasan untuk menghentikan program, melainkan sebagai momentum memperkuat fondasi tata kelola. Reformasi MBG bukan hanya soal memperbaiki sistem distribusi makanan, tetapi juga tentang membangun institusi yang mampu menjamin hak gizi generasi mendatang secara berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, menyelamatkan MBG berarti menyelamatkan investasi negara terhadap kualitas manusia Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan tradisi pangan yang sangat beragam. Pola konsumsi masyarakat Papua berbeda dengan Jawa, berbeda pula dengan Kalimantan, Sulawesi, maupun Nusa Tenggara. Dalam konteks tersebut, pendekatan MBG yang terlalu seragam berpotensi menghadapi resistensi sosial maupun masalah penerimaan pangan. Studi mengenai program makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian menu dengan budaya dan preferensi lokal masyarakat (GCNF, 2022).

Karena itu, reformasi MBG seharusnya tidak hanya berbicara tentang standar gizi nasional, tetapi juga tentang bagaimana standar tersebut diterjemahkan ke dalam menu berbasis budaya lokal. Sagu di Papua, jagung di Nusa Tenggara, ikan di wilayah pesisir, maupun pangan lokal lainnya harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai hambatan modernisasi pangan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep home-grown school feeding yang banyak diterapkan di negara berkembang, yaitu program makan sekolah yang memanfaatkan sumber daya pangan lokal sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program makan sekolah yang paling berkelanjutan adalah program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kajian World Bank terhadap berbagai negara Afrika menemukan bahwa program yang berhasil umumnya bersifat community-led, melibatkan orang tua, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan program. Temuan tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Selama ini, banyak program sosial mengalami kesulitan karena masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, masyarakat harus diposisikan sebagai aktor utama.

Reformasi MBG dapat dilakukan dengan membentuk forum pengawasan berbasis sekolah yang melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, kader Posyandu, dan orang tua siswa. Kehadiran masyarakat dalam proses pengawasan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial program.Pengalaman Brasil menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan program makan sekolah menjadi salah satu faktor penting yang menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dalam konteks MBG, tujuan program tidak boleh berhenti pada pemberian makanan gratis. Program harus menjadi sarana pendidikan sosial mengenai pola makan sehat, konsumsi pangan lokal, kebersihan pangan, dan kesadaran gizi keluarga. Dengan kata lain, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari perubahan budaya makan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pengalaman internasional dan karakteristik masyarakat Indonesia, reformasi sosial-budaya MBG dapat diarahkan pada lima agenda utama. Seperti halnya melakukan desentralisasi menu berbasis budaya dan pangan lokal, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program.Integrasi pendidikan gizi ke dalam kegiatan sekolah dan keluarga. Pemberdayaan organisasi sosial dan keagamaan sebagai mitra perubahan perilaku dan terakhir adalah menyangkut pengembangan gerakan nasional konsumsi pangan lokal sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Akhir kata, program MBG tidak cukup diperbaiki melalui pendekatan hukum dan administrasi semata. Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih mendasar, yaitu reformasi sosial-budaya yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.