Baleg DPR Targetkan RUU PPRT Rampung demi Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gatina mengusulkan hak perlindungan pemberi kerja agar dimasukan kedalam pembahasan RUU PPRT. Menurutnya, hal ini untuk meminimalkan resiko tumpang tindih nantinya.

“Tidak hanya perlindungan bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerjapun juga harus diberikan perlindungan,” tuturnya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Kowani di Ruang Rapat Baleg, Rabu (14/1/2026).

Ia mengatakan, pembentukan RUU PPRT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak terhadap PRT yang bekerja di sektor informal dengan memberikan tempat dan pengakuan yang sejajar dengan jenis maupun bentuk pekerjaan lain.

“Jadi intinya kami yang akan mencari solusi terbaik terhadap pekerja PRT dengan mengedepankan keadilan,” katanya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kemauan politik (political will) yang kuat dari DPR RI agar pembahasan dan penyusunan RUU PPRT dapat segera rampung untuk memberikan kepastian perlindungan dan hak bagi nasib PRT yang telah terkatung puluhan tahun menghadapi kerentanan kerja.

Lebih jauh dari itu, kehadiran RUU PPRT akan meneguhkan komitmen negara dan membuka jalan pengakuan pekerja rumah tangga yang dapat mendorong roda perekonomian, mengubah cara pandang dalam melihat kerja PRT yang selama ini dilekatkan kepada perempuan, hingga memberi kesempatan yang lebih adil bagi perempuan Indonesia untuk dapat lebih setara dalam pasar kerja.

Lebih lanjut, Anggota Baleg DPR RI Melly Goeslaw meminta hak memperoleh pendidikan juga dimasukan dalam pasal didalam RUU PPRT. Ia menilai PRT juga harus mendapatkan hak-hak yang sama guna memperbaiki kualitas hidup.

“Apabila mereka sedang libur atau cuti nantinya diharapkan juga bisa mengisi waktunya dengan belajar,” imbuhnya.