Komisi IX DPR Harap Pergantian Kepala BGN Tak Ganggu MBG, Dorong Ada Evaluasi Program Secara Menyeluruh

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Ia pun berharap agar Pemerintah segera menetapkan Kepala BGN baru.

“Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Nurhadi, Rabu (22/7/2026).

Seperti diketahui, Nanik S. Deyang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Nanik disebut telah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Nurhadi mendoakan agar Nanik segera pulih dan dapat kembali beraktivitas. Ia juga menegaskan agar pergantian pimpinan di BGN tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Nurhadi, program MBG menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya yang bergantung pada pelayanan Pemerintah.

“Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan program MBG,” tutur Anggota Fraksi NasDem DPR RI itu.

Oleh karenanya, Nurhadi meminta Pemerintah segera memastikan adanya pimpinan definitif. Ia berharap pimpinan baru BGN memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga kesinambungan program agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan.

“BGN saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar,” papar Nurhadi.

Anggota Komisi Kesehatan dan Gizi DPR ini juga mendorong pergantian kepemimpinan di BGN dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut, kata Nurhadi, perlu mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Karena keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegas Legislator dapil Jatim VII ini

Nurhadi pun memastikan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat,” tutup Nurhadi.