Defisit APBN 2025 Capai 2,92 Persen, Puan: Pelaksanaan 2026 Harus Lebih Disiplin

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang diproyeksikan mengalami defisit sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Evaluasi tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2026 agar berjalan lebih disiplin dan berkelanjutan.

Puan menyampaikan, DPR memandang kondisi defisit APBN 2025 perlu dicermati secara serius untuk memastikan kebijakan fiskal tetap berada dalam koridor yang sehat. Menurutnya, pengelolaan defisit harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di tahun-tahun berikutnya.

“APBN 2025 dengan defisit 2,92 persen tentu harus kita evaluasi secara menyeluruh. Dari hasil evaluasi itu, DPR akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2026 agar lebih tertib dan tepat sasaran,” ujar Puan di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, DPR tidak hanya berfokus pada realisasi belanja dan pendapatan negara pada 2025, tetapi juga memastikan pelaksanaan APBN 2026 dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan akan diarahkan pada efektivitas program prioritas, ketepatan sasaran belanja, serta pengendalian defisit secara terukur.

Menurut Puan, tantangan ekonomi global yang masih dinamis menuntut kebijakan fiskal yang disiplin dan responsif. Oleh karena itu, DPR melalui alat kelengkapan dewan, khususnya Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di 2026.

“APBN harus menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara. Karena itu, pelaksanaan APBN 2026 harus diawasi secara ketat agar tidak mengulang potensi risiko pada tahun sebelumnya,” tegasnya.

Puan memastikan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan transparan, serta membuka ruang koordinasi dengan pemerintah agar setiap kebijakan anggaran berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.