PEMERINTAHAN

Indonesia Resmi Swasembada Pangan, Stok Bulog Capai Rekor Sejarah

MONITOR, Jakarta – Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru dalam pembangunan nasional melalui capaian swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini berhasil diraih lebih cepat dari target nasional, yakni hanya dalam waktu satu tahun dari target empat tahun yang telah ditetapkan pemerintah. 

Momentum bersejarah tersebut ditandai melalui Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (07/01/2026), yang menjadi penanda keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Menurut Presiden, negara tidak dapat disebut benar-benar merdeka apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.

“Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan, tergantung bangsa lain,” tegas Presiden.

Capaian swasembada pangan 2025 tercermin dari sejumlah indikator utama yang menunjukkan penguatan signifikan di sektor pertanian nasional. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang tahun 2025.

Selain itu, stok beras Perum Bulog pada akhir 2025 tercatat mencapai 3,24 juta ton, dan sempat menyentuh puncaknya sebesar 4,2 juta ton yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Kondisi ini memperkuat cadangan pangan pemerintah sekaligus memberikan ruang kebijakan yang lebih stabil dalam menjaga harga dan pasokan di dalam negeri.

Keberhasilan swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2025 mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir, menandakan peningkatan daya beli dan pendapatan petani secara signifikan.

Di sisi perdagangan, sektor pertanian nasional menunjukkan kinerja ekspor yang kuat. Nilai ekspor pertanian pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga semakin kompetitif di pasar global.

Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan 2025 bukanlah titik akhir, melainkan fondasi bagi penguatan kemandirian nasional yang berkelanjutan. Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi produksi, memperluas swasembada ke komoditas strategis lainnya, serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara merata oleh petani, nelayan, dan masyarakat luas.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

3 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

4 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

8 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

8 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

13 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

13 jam yang lalu