Kemenperin Siapkan SDM Bambu Bersertifikat demi Genjot Nilai Tambah

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau dan sirkular.

”Sebagai salah satu negara dengan kekayaan bambu terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Potensi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1).

Namun, tutur Menperin, pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi metode konvensional sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Untuk itu, Kemenperin mendukung penguatan industri hilir bambu, khususnya sebagai bahan baku konstruksi, furnitur dan produk bernilai tambah yang berpotensi lainnya seperti pangan fungsional.

“Bambu memiliki potensi besar sebagai alternatif bahan baku substitusi kayu karena bersifat mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk. Bahkan, bambu sangat direkomendasikan untuk wilayah rawan gempa karena lebih tahan terhadap guncangan dibanding material konvensional,” ungkapnya.

Pengembangan bambu sejatinya telah menjadi program lintas kementerian melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir sejak 2022. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kemenperin kini tengah menyusun peta jalan Pengembangan Ekosistem Industri  Bambu Hulu–Hilir Terintegrasi.

Peta jalan ini mencakup penguatan agroforestry, teknologi pascapanen, pembentukan sentra-sentra bambu,  pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu guna menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan, industri bambu nasional memiliki peluang besar di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Apalagi, permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah terus meningkat.

“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” tegas Putu.

Di pasar domestik, permintaan juga meningkat pesat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bahkan, bangunan berbasis bambu memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi.

”Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun,” ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini berfokus pada pengolahan bambu pada sisi hulu, pengolahan pascapanen sehingga bambu siap digunakan  industri.

Inisiasi AKB telah dilaksanakan pada tahun 2025 di Bali dengan menerapkan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta akan diarahkan menghasilkan SDM bambu bersertifikat kompetensi. Silabus AKB akan dijadikan dasar penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bambu.

Kemenperin juga menilai ekosistem yang telah terbentuk di Bangli berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat logistik bambu. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan bambu, sentra IKM dan industri bambu. Pengembangan serupa juga telah dipetakan di Yogyakarta, yang telah memiliki ekosistem kolaborasi riset, komunitas, dan industri bambu.

Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan ekosistem industri, Kemenperin optimis industri bambu nasional dapat tumbuh, berdaya saing global, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.