Prof Rokhmin Paparkan Roadmap Maritim 2045, Targetkan PDB Maritim 15 Persen

MONITOR, JAKARTA – Indonesia menargetkan kontribusi produk domestik bruto (PDB) maritim mencapai 15 persen dan perluasan kawasan konservasi perairan hingga 97,5 juta hektare pada 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan maritim perlu diarahkan pada penguatan ekonomi biru, hilirisasi, inovasi teknologi, dan peningkatan daya saing industri kelautan nasional.

Peta jalan menuju kejayaan maritim Indonesia itu dipaparkan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004, dalam Workshop Peringatan Hari Maritim Sedunia 2026 di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Dalam forum yang mengangkat tema Membangun Keunggulan Maritim Indonesia melalui Ekonomi Biru tersebut, Rokhmin menekankan bahwa kekayaan laut tidak otomatis menjamin kemakmuran masyarakat. Potensi kelautan harus dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, tata kelola yang efektif, serta rantai pasok terintegrasi agar menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dengan 77 persen wilayah berupa laut dan garis pantai sekitar 108.000 kilometer. Modal geografis tersebut membuka peluang besar bagi pengembangan perikanan, industri pengolahan hasil laut, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga industri maritim.

Namun, besarnya potensi itu membutuhkan strategi pembangunan yang mampu menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi, dan pasar. Tanpa penguatan rantai nilai, kekayaan sumber daya kelautan berisiko belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha nasional.

Ekonomi biru dan target maritim 2045

Dalam peta jalan pembangunan maritim menuju 2045 yang dipaparkan, terdapat tiga sasaran utama: kontribusi PDB maritim sebesar 15 persen, perluasan kawasan konservasi perairan hingga 97,5 juta hektare, serta kontribusi lapangan kerja kemaritiman mencapai 12 persen.

Ketiga sasaran tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan maritim tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri kelautan juga perlu berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem pesisir, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Karena itu, pengembangan ekonomi biru memerlukan dukungan riset, sumber daya manusia yang kompeten, pembiayaan, infrastruktur, dan kebijakan yang konsisten. Hilirisasi hasil perikanan dan inovasi produk kelautan menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Bagi masyarakat pesisir, keberhasilan pembangunan maritim semestinya tercermin dalam meningkatnya pendapatan, terbukanya peluang usaha, membaiknya akses terhadap teknologi dan pasar, serta terjaganya sumber daya laut sebagai tumpuan penghidupan jangka panjang.

Keamanan maritim dan kolaborasi lintas sektor

Rokhmin juga menyoroti peran strategis Universitas Pertahanan dalam menghubungkan pembangunan ekonomi kelautan dengan keamanan maritim. Dimensi tersebut mencakup pertahanan, keselamatan pelayaran, ketahanan rantai pasok, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.

Perguruan tinggi, menurut arah pemikiran yang disampaikan dalam forum tersebut, perlu memperkuat riset terapan, menghasilkan inovasi teknologi, dan menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk menjawab persoalan nyata di sektor maritim.

Transformasi tersebut juga membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Sinergi antarpihak diperlukan agar hasil riset dapat diterapkan, investasi terarah pada kebutuhan industri, dan kebijakan pembangunan lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Peta jalan maritim 2045 pada akhirnya menghadirkan tantangan yang lebih besar daripada sekadar memaksimalkan kekayaan laut. Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kelautan berjalan beriringan dengan kedaulatan, daya saing industri, pemerataan manfaat ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Dengan arah kebijakan yang konsisten, inovasi, serta sumber daya manusia yang unggul, ekonomi biru diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim menuju Indonesia Emas 2045.