Puan Nilai Pemberian Bantuan Lewat Helikopter Perlu Dievaluasi, Pejabat Harus Punya Empati

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani dimintai tanggapan soal kontroversi dari aksi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang melempar bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor dengan cara dilempar dari helikopter. Puan meminta agar pemberian bantuan dengan cara tersebut untuk dievaluasi dan mencari jalan lain yang lebih efektif dan solutif, termasuk di wilayah yang terisolasi.

“Seperti yang tadi saya sampaikan hari ini kita fokus untuk bisa memberikan bantuan secara efektif. Bahwa memang banyak sekali wilayah yang jalurnya itu terputus, jadi dilakukan melalui udara, namun kemudian cara pemberiannya mungkin dianggap kurang efektif atau kurang baik. Karena itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikan Puan saat dimintai tanggapan oleh pewarta di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025) sore.

Adapun aksi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution bagi-bagi bantuan dari helikopter untuk korban banjir viral di media sosial. Pasalnya, bantuan tersebut justru remuk ketika sampai di tanah sehingga tidak dapat dikonsumsi warga.

Banyak warga yang kecewa mendapatkan bantuan yang sudah rusak. Bahkan ada yang memunguti butiran beras yang jebol dari karungnya.

Terkait hal itu, Puan mendorong agar pendistribusian bantuan dilakukan dengan cara yang efektif, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Jadi ini yang sebaiknya kita pikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi masyarakat yang terdampak, bagi wilayah yang terkena terkena bencana tersebut,” sambung Puan.

Tak hanya aksi Bobby, Puan juga dimintai tanggapan soal kontroversi pernyataan Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto. Hal ini terkait pernyataan Suharyanto yang sebelumnya menyebut banjir dan longsor yang mencekam di Aceh dan Sumatera hanya terjadi di media sosial.

Belakangan, Kepala BNPB meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Suharyanto setelah meninjau lokasi bencana di Tapanuli Selatan dan melihat langsung pantauan dari atas udara menggunakan helikopter.

Puan pun mengimbau agar pejabat lebih baik dalam memberikan pernyataan ke publik. Ia mengingatkan pejabat untuk memiliki empati kepada korban terdampak bencana.

“Ya pada saat ini lebih baik kita bisa berempati lebih baik daripada kemudian jangan memberikan komentar yang tidak seharusnya diberikan. Karena memang situasinya musibah dimana-mana, kemudian bencana memang terjadi,” tutur Puan.

“Jadi sekecil apapun yang terjadi tentu saja ada korban yang memang mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan sebaik-baiknya kita perlu berikan bantuan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Sebagai informasi, BNPB mengungkap total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 807 jiwa. Data tersebut diperoleh per 3 Desember sore ini.

BNPB juga mencatat korban orang hilang sebanyak 647 jiwa, dan korban terluka sebanyak 2.600 jiwa. Jumlah warga yang mengungsi pun meningkat menjadi 582.500 orang tersebar di Sumut, Aceh, dan Sumbar.

Selain itu, BNPB mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum di mana jembatan rusak sebanyak 299, fasilitas peribadatan rusak sebanyak 132, fasilitas kesehatan rusak ada 9, rumah rusak berat 3.600, rusak sedang 2.100, dan rusak ringan 4.900.