Warga Bekasi Terpapar Polusi Batu Bara, DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi warga Kaliabang, Bekasi, Jawa Barat yang setiap hari hidup di tengah debu batu bara dari pabrik sekitar. Ia mengatakan debu ini dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang perlu segera diatasi.

“Saya sangat prihatin mendengar keluhan warga Kaliabang yang terus-menerus hidup di tengah debu batu bara dari pabrik sekitar. Ini bukan sekadar masalah kotoran, tetapi bisa berdampak serius pada kesehatan masyarakat,” kata Nurhadi, Kamis (20/11/2025).

Nurhadi mengingatkan, debu batu bara mengandung partikel halus dan zat toksik yang bisa mengiritasi saluran pernapasan, memicu batuk, sesak nafas, bahkan infeksi.

“Banyak penelitian memang mengaitkan pajanan debu batu bara dengan gangguan pernapasan dan risiko penyakit paru kronis,” tambahnya.

Seperti diketahui, warga Kaliabang, Bekasi, sudah sekitar satu bulan terakhir hidup berdampingan dengan debu hitam yang mengendap di lantai rumah, menempel di dinding, dan bahkan mengotori kulit mereka.

Debu ini diduga berasal dari aktivitas pembakaran batu bara di pabrik sekitar, yang muncul hilang-timbul mengikuti arah angin dan kondisi cuaca. Saat hujan turun, debu menghilang sementara, namun kembali datang ketika cuaca kering dan angin bertiup.

Beberapa warga melaporkan bahwa hampir seluruh bagian rumah mereka terkena debu, dari ubin, perabot, hingga dinding. Keluhan ini juga menimbulkan masalah pada kesehatan, termasuk iritasi kulit.

Terkait hal itu, Nurhadi mengatakan dari sisi lingkungan, polusi ini juga merusak kualitas udara hingga tanah. Ia menyebut kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

“Polusi debu ini merusak kualitas udara, tanah, dan lingkungan pemukiman warga. Keberlanjutan hidup di daerah seperti Kaliabang harus dilihat dari sudut kesehatan warga bukan hanya dari sisi ekonomi pabrik,” ungkap Nurhadi.

Anggota komisi DPR yang membidangi urusan kesehatan itu menekankan perlunya tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk melindungi warga yang terdampak. Nurhadi pun mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin, memberi sanksi tegas kepada pabrik yang melanggar.

“Saya mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), segera bertindak lebih tegas,” tegas Legislator daro Dapil Jawa Timur VI itu.

“Termasuk melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin, memberi sanksi kepada pabrik atau pihak-pihak yang melanggar, serta memastikan ada mekanisme perlindungan kesehatan bagi warga terdampak,” sambung Nurhadi.

Jika terus dibiarkan, Nurhadi menyebut akan banyak dampak terhadap masyarakat.

“Polusi ini bisa menekan kualitas hidup masyarakat dan membebani sistem kesehatan di masa depan bila tidak ada tindak lanjut,” tuturnya.

“Belum lagi masalah sosial dan psikologi yang bisa mempengaruhi kehidupan warga setempat. Maka pemerintah, khususnya Pemda, harus segera mengatasi persoalan ini,” pungkas Nurhadi.