PEMERINTAHAN

Akad Massal KUR 800.000 Debitur Digelar, Menteri UMKM Optimistis Lapangan Kerja Makin Luas

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta para pemangku kepentingan terkait menggelar Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur UMKM yang tersebar di 38 provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan keyakinannya bahwa penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja nasional.

“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Menteri Maman saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).

Hingga saat ini, penyaluran KUR telah mencapai lebih dari Rp218 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, termasuk debitur baru dan debitur graduasi.

Adapun realisasi penyaluran ke sektor produksi mencapai Rp132,5 triliun atau 60,6 persen dari total penyaluran. Capaian ini menjadikan tahun 2025 sebagai momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya alokasi KUR sektor produksi menembus angka di atas 60 persen.

“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.

“Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” katanya.

Meski demikian, Menteri Maman mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam proses pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal ini menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada 2025 harus semakin difokuskan ke sektor-sektor produktif.

“Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” kata Menteri Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah bersama Menteri Maman juga mendorong peningkatan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60 persen pada 2025 menjadi 62 persen pada 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

12 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

16 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

16 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

16 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

16 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

17 jam yang lalu