INTERNASIONAL

Komisi I DPR Dorong Dunia Kawal Ketat Kesepakatan Damai Israel dan Palestina

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan apresiasi terhadap tercapainya kesepakatan damai antara Palestina dan Israel. Namun, ia tetap mengingatkan agar semua pihak waspada terhadap potensi perdamaian semu.

“Setelah upaya negosiasi terus-menerus untuk membicarakan gencatan senjata dan perdamaian, kita bersyukur akhirnya tercapai kesepakatan antara Palestina dan Israel dengan mediator,” kata Sukamta, Jumat (10/10/2025).

Sukamta menilai kesepakatan yang dicapai merupakan perkembangan penting dalam proses negosiasi antara Palestina dan Israel. Menurutnya, meskipun baru langkah awal, kesepakatan ini membuka jalan menuju perdamaian yang lebih luas.

“Ini capaian yang signifikan dalam negosiasi tidak langsung antara Palestina dengan Israel. Langkah awal menuju perdamaian sudah terlihat, meski perjalanan masih sangat panjang,” sebutnya.

“Karena perdamaian ini baru akan memasuki tahap I yaitu pembebasan sandera, penarikan IDF ke garis-garis yang disepakati dan pembukaan blokade bantuan kemanusiaan,” lanjut Sukamta.

Meski demikian, pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu mengingatkan agar semua tidak terlena dengan euforia awal. Hal ini, kata Sukamta, mengingat karena Israel dikenal sering mengkhianati kesepakatan.

“Jangan sampai ini menjadi ‘perdamaian semu’. Karena track record Israel selama ini tidak menginginkan perdamaian. Hampir selalu Israel mengkhianati kesepakatan gencatan senjata,” ucap Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu.

“Setiap upaya negosiasi juga hampir selalu digagalkan oleh Israel. Terakhir lalu Israel menyerang Doha Qatar, menarget negosiator Hamas yang sedang bernegosiasi untuk gencatan senjata dan mewujudkan perdamaian,” tambah Sukamta.

Sukamta menilai sikap Hamas sudah cukup terbuka dan moderat, bahkan Hamas dinilai bersedia tidak dilibatkan dalam pemerintahan, asalkan Palestina dapat merdeka sepenuhnya.

Lebih lanjut, Sukamta juga mengkritisi proposal perdamaian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dianggap tidak mencantumkan secara tegas pengakuan atas kemerdekaan Palestina.

“Tidak fair jika Israel sudah merdeka, tapi Palestina tidak diakui kemerdekaannya secara penuh,” ungkap Doktor Teknik Kimia lulusan Manchester, Inggris itu.

“Israel punya IDF, sedangkan Hamas diminta menyerahkan senjatanya tanpa kejelasan kemerdekaan Palestina, yang tentu sebagai negara merdeka Palestina akan memiliki tentara nasional, ini jelas tidak adil,” tambah Sukamta.

Di sisi lain, Sukamta meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat secara aktif dan menyeluruh dalam proses transisi ini.

“PBB sebagai lembaga internasional harus dilibatkan secara maksimal, bukan hanya sebagai stempel,” tegasnya.

“Semoga kesepakatan yang ada ini bisa berhasil dalam melalui setiap tahapannya menuju perdamaian yang sejati dan kemerdekaan penuh Palestina. Kita semua harus terus mengawal ketat kesepakatan ini agar on the track,” pungkas Sukamta.

Recent Posts

Puan Soal Krisis Murid di Sekolah Negeri: Harus Jadi Alarm Tata Ulang Pelayanan Pendidikan Dasar Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…

30 menit yang lalu

Dorong HKI PVT, Pusat PVTPP Kementan Terus Tingkatkan Inovasi Varietas Unggul

MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…

5 jam yang lalu

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

16 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

16 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

1 hari yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

1 hari yang lalu