NASIONAL

Panglima TNI dan Menhan Hadiri Raker dengan DPR Bahas Penyesuaian Anggaran 2026

MONITOR, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi para Kepala Staf Angkatan, menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. Agenda rapat membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Ditemui setelah rapat tersebut, Menhan RI menyampaikan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2026 yang telah disetujui Komisi I DPR RI untuk dibawa ke Badan Anggaran sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran ini akan dipergunakan untuk pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai, serta mendukung upaya peningkatan kewaspadaan nasional terhadap dinamika situasi yang terus berkembang.

“Untuk itu TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat dan para Kepala Staf Angkatan akan terus meningkatkan kesiapan-kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara, agar supaya ketiga Angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Menhan RI.

Lebih lanjut, Menhan RI menekankan pentingnya dukungan anggaran dalam menjaga kedaulatan negara. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima, oleh karena itu tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I terus memperhatikan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita,” imbuhnya.

TNI dan Kementerian Pertahanan berkomitmen memastikan setiap alokasi anggaran difokuskan untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus menjaga kedaulatan NKRI di tengah dinamika global yang terus berkembang. Melalui penyesuaian anggaran ini, diharapkan pembangunan kekuatan TNI dapat berjalan lebih terukur dan berkesinambungan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

3 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

5 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

7 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

7 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

8 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

12 jam yang lalu