DPR Minta Proyek Tanggul Beton di Cilincing Transparan dan Rakyat Dilibatkan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti proyek pembangunan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang memicu penolakan dari nelayan setempat. Daniel mengatakan proyek tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait proses perizinan, keterlibatan masyarakat pesisir, dan dampaknya terhadap lingkungan.

Daniel berpandangan perlu ditelusuri apakah tanggul beton di Cilincing sudah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatalkan masyarakat setempat.

“Perlu dicek izin, apakah PKKPRL atau izin lain yang dikeluarkan KKP itu sudah melalui proses konsultasi publik, sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan tradisional, dan apakah syarat-syaratnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat pesisir,” kata Daniel, Senin (15/9/2025).

Seperti diketahui, keberadaan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara, ramai dibahas beberapa hari terakhir. Yang jadi soal, tanggul beton yang melintang di atas laut itu menganggu lintasan nelayan mencari ikan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov tak mengeluarkan izin pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara.

Izin pembangunan tanggul beton itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Pihak KCN menjelaskan tanggul beton ini merupakan bagian dari pembangunan pelabuhan yang digagas Pemerintah.

Meski begitu, Daniel mempertanyakan apakah proyek ini telah melalui kajian lingkungan dan sosial yang memadai. Ia mengingatkan perubahan struktur pesisir, terutama melalui betonisasi, bisa membawa dampak jangka panjang terhadap arus laut, ketersediaan ikan, serta mengganggu aktivitas nelayan.

“Pembangunan semacam ini kalau tidak hati-hati bisa mengubah ekosistem pesisir, mempengaruhi arus laut, ikan datang/turun, hingga akses nelayan ke laut. Apakah sudah ada AMDAL atau kajian lingkungan & sosial yang memadai?” tukas Daniel.

Protes dari kelompok nelayan yang muncul belakangan juga dinilai Daniel sebagai tanda masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan proyek, sehingga ia mendorong nelayan sebagai rakyat terdampak agar dilibatkan dalam proyek ini.

“Ini kan sudah ada protes dari nelayan, berarti masyarakat nelayan kita tidak dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan,” tambah Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

Komisi IV DPR pun dijadwalkan akan membahas isu ini secara langsung dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada hari ini.

“Hari Senin ini kita akan melakukan raker dengan Menteri KKP untuk membahas anggaran 2026 dan isu aktual lainnya yang diantaranya terkait pembangunan tanggul cilincing yang ramai dikeluhkan nelayan,” jelas Daniel.

Anggota Komisi DPR bidang kelautan itu menyebut, bila setelah pemanggilan Menteri KKP menemukan bahwa izin diberikan tapi tidak memperhatikan dampak sosial, misalnya akses nelayan, maka harus ada revisi, kompensasi. Bisa jadi, kata Daniel, ada hal yang lebih dari itu untuk dilakukan.

“Atau bahkan pembatalan izin jika tidak ada jalan keluar yang berdampak vital terhadap masyarakat dan alam,” tegasnya.

Daniel mengingatkan, keseimbangan antara kepentingan investor dan masyarakat pesisir sangat penting untuk diperhatikan. Menurutnya, proyek ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

“Pihak swasta/investor ingin memanfaatkan darat dan laut untuk keuntungan ekonomis atau infrastruktur pelabuhan, tapi perlu diimbangi dengan kepentingan masyarakat nelayan agar mereka tidak dirugikan,” tutup Daniel.