Prof Rokhmin Ingatkan Pemerintah untuk Tidak Bangga Produksi, Pastikan Kesejahteraan Rakyat

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyoroti aksi unjuk rasa yang menggema di berbagai daerah belakangan ini menjadi perhatian serius DPR RI. ia menegaskan bahwa suara rakyat di jalanan harus dipahami sebagai lonceng pengingat bagi para wakil rakyat. Menurutnya, protes publik mencerminkan keresahan yang nyata, khususnya terkait kesejahteraan petani dan masa depan pertanian Indonesia.

Dalam rapat bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Prof. Rokhmin menyampaikan apresiasinya terhadap capaian positif Kementerian Pertanian. Ia menilai jajaran menteri, wakil menteri, hingga para direktur jenderal telah bekerja keras mendorong produksi pangan nasional. Namun, ia mengingatkan agar fokus pemerintah tidak berhenti pada target produksi semata, melainkan juga harus menyentuh kesejahteraan petani sebagai aktor utama di lapangan.

“Kita tidak bisa hanya bangga produksi lebih besar dari konsumsi, tetapi harus memastikan petani benar-benar merasakan hasil kerja keras mereka. Kesejahteraan mereka adalah fondasi kedaulatan pangan,” ujar Prof Rokhmin di Jakarta, Rabu (3/09).

Menurut Guru Besar IPB itu, arah pembangunan pertanian ke depan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Ia mendorong agar kebijakan produksi dipadukan dengan informasi yang akurat terkait kebutuhan dan permintaan pangan, sehingga target swasembada dapat dihitung secara realistis dengan rentang waktu yang jelas. Prof Rokhmin menyebut pentingnya pemetaan sejak dini agar Indonesia tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kepastian.

Lebih lanjut, Prof Rokhmin yang merupakan Tokoh Nelayan Nasional itu pun menyinggung kembali konsep enam panca usaha tani yang sejak lama menjadi landasan peningkatan produksi. Ia menyoroti ketiadaan program khusus yang menyasar pengendalian hama dan penyakit tanaman, padahal sektor tersebut sering menjadi titik lemah petani. Menurutnya, tanpa langkah konkret dalam melindungi hasil panen dari ancaman serangan hama, produksi berlebih tidak akan berbanding lurus dengan keuntungan petani.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan juga harus sejalan dengan kebijakan Kementan. Jangan sampai visi pertanian terhambat hanya karena dukungan anggaran tidak optimal,” tegasnya.

Selain itu, Rektor UMMI Bogor ini juga memperingatkan soal ancaman serius dari konversi lahan pertanian yang mencapai 100 ribu hektare per tahun. Peralihan fungsi lahan ke sektor non-pertanian disebut sebagai bom waktu yang bisa melemahkan ketahanan pangan nasional. Jika tidak dikendalikan, lanjutnya, mimpi swasembada pangan hanya akan menjadi wacana tanpa kepastian.

Prof Rokhmin menekankan perlunya kebijakan tegas pemerintah dalam melindungi lahan produktif. Menurutnya, setiap hektare sawah yang hilang berarti menambah tantangan baru dalam menjaga ketersediaan pangan di masa depan.

Ia mengingatkan, Indonesia memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan dunia, tetapi syarat utamanya adalah konsistensi. Pemerintah harus membangun sistem pertanian yang tidak hanya mengejar angka produksi, melainkan juga berorientasi pada kesejahteraan petani, keberlanjutan lahan, serta dukungan kebijakan lintas kementerian.

Masukan Politisi PDI Perjuangan ini menjadi catatan penting di tengah dinamika sosial yang ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi. Bagi DPR, suara rakyat adalah peringatan agar pengelolaan sektor pertanian lebih inklusif dan berpihak pada mereka yang berada di sawah dan ladang. Baginya, keadilan bagi petani bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi roh pembangunan pertanian nasional.