MK Dorong Revisi UU Pengelolaan Zakat, Kemenag: Kami Hargai Pertimbangan Hakim Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian besar permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Putusan yang dibacakan pada Kamis (28/8/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK itu menegaskan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga utama pengelola zakat di Indonesia.

Putusan ini tercantum dalam perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025 dan 97/PUU-XXII/2024. Pemohon menilai definisi Baznas dalam UU 23/2011 menjadikan lembaga tersebut sebagai “superbody” karena berfungsi ganda sebagai regulator sekaligus operator. Namun, MK berpendapat penggunaan istilah Baznas, alih-alih Badan Pengelola Zakat (BPZ) seperti dalam naskah akademik, tidak serta-merta membuat UU itu bertentangan dengan konstitusi.

Pertimbangan MK

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, dalil pemohon tidak beralasan karena naskah akademik hanyalah acuan, bukan penentu sah tidaknya suatu undang-undang. “Naskah akademik memang menjadi acuan penyusunan undang-undang, tetapi perubahan di luar naskah akademik tidak otomatis membuat undang-undang inkonstitusional,” ujar Arief dalam sidang.

Menurut MK, perubahan nomenklatur Baznas menjadi BPZ berimplikasi luas pada struktur kelembagaan dan norma hukum. DPR sendiri telah memasukkan revisi UU 23/2011 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029, sehingga aspirasi publik dapat disalurkan melalui jalur legislasi.

MK juga menekankan perlunya percepatan revisi UU Pengelolaan Zakat. “Pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi UU 23/2011 paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” tegas Arief.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menghormati putusan MK. “Kami menghargai kearifan dan pertimbangan mendalam yang dilakukan para Hakim Konstitusi. Putusan ini adalah momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pengelolaan zakat nasional ke arah yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” kata Abu Rokhmad.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara Baznas, Lembaga Amil Zakat (LAZ), ormas Islam, ulama, dan masyarakat. “Perbedaan pendapat dalam ruang hukum sudah selesai. Kini saatnya bersinergi untuk melaksanakan amanah putusan ini demi kemaslahatan umat,” ujarnya.

Arah Pembenahan Regulasi

Abu Rokhmad menambahkan, Kementerian Agama akan menelaah secara komprehensif pertimbangan hukum dan amar putusan MK sebagai dasar penyusunan langkah strategis, termasuk mendorong revisi UU Pengelolaan Zakat agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.

“Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang menjadi pilar kesejahteraan umat. Momentum ini harus kita jadikan batu loncatan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan sistem zakat Indonesia sebagai contoh bagi dunia,” tegasnya.

Menurut Abu Rokhmad, putusan MK membuka ruang refleksi untuk memperbaiki tata kelola zakat nasional. Tantangan utama ke depan adalah memastikan distribusi zakat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

“Komitmen kita semua pada pokoknya sama, yaitu mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk kemaslahatan umat dan penanggulangan kemiskinan. Putusan MK ini kami pandang sebagai koreksi konstruktif sekaligus momentum penting untuk memperkuat tata kelola zakat nasional,” pungkasnya.