Sudah Ada KMP, DPR Sebut Polri Tak Perlu Lagi Dilibatkan di Penyaluran Beras SPHP

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Pemerintah memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih (KMP), khususnya dalam penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang telah digulirkan melalui Perum Bulog sejak tahun 2023. Dengan begitu, Pemerintah tidak perlu lagi memberikan tugas tambahan pada institusi TNI/Polri dalam menyukseskan penyaluran beras SPHP.

“Bapak presiden kemarin sudah meresmikan 80.000 Koperasi Merah Putih. Sementara, Pak Dirut Bulog menyebut baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam program beras SPHP ini. Nah terus untuk apa mereka ada 80.000 itu? Ya suruh jalur yang SPHP ini,” kata Alex Indra Lukman, Senin (25/8/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), pada Senin (21/7). Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

Terkait hal ini, Alex mengatakan pelibatan TNI/Polri dalam penyaluran beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melalui program SPHP, memang secara cepat dapat menahan gejolak harga beras di pasaran.

Namun menurut Alex, pelibatan TNI/Polri juga menyebabkan munculnya tambahan biaya overhead di institusi tersebut, lantaran harus memobilisasi beras SPHP dari gudang Bulog ke kantong-kantong distribusi.

“Karenanya ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang diresmikan. Kan berarti, sudah bisa beroperasi,” tutur Ketua Panja Penyerapan Beras dan Jagung Komisi IV DPR itu.

Alex meyakini dengan memanfaatkan keberadaan KMP yang sudah tersebar di pelosok negeri maka gejolak harga beras akan cepat teratasi. Apalagi stok beras di gudang Bulog terbilang sangat besar, yakni 4 Juta Ton atau 4 miliar kilogram.

Hal tersebut juga telah disampaikan Alex kepada Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR pada Kamis, (21/8) lalu.

“Ini kan harus ada kreasi, harus ada upaya ekstra gitu loh. Ada Koperasi Merah Putih yang siap diberdayakan,” tegas Alex.

Alex pun mengajak kementerian/lembaga dan institusi lainnya untuk tidak ‘double job’ atau bekerja secara tumpang tindih, sehingga bisa menghemat anggaran. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo juga tengah gencar melakukan efisiensi.

“Ayo, ini institusi lain sudah berkorban sedemikian rupa. Negara itu boleh rugi saat melakukan layanan publik. Yang nggak boleh rugi itu swasta,” pungkas Legislator dari Dapil Sumatera Barat II tersebut.