Puan Tanggapi Rencana Demo 28 Agustus, Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke DPR

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana aksi demontrasi besar-besaran pada 28 Agustus mendatang. Puan pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung ke gedung DPR.

“Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),” kata Puan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sebelumnya, ada ajakan di media sosial untuk menggelar aksi yang mempersoalkan kenaikan gaji anggota DPR RI. Aksi ini berbarengan dengan Aksi Pati Jilid II di Jawa Tengah.

Sementara, ribuan buruh mengkonfirmasi akan kembali menggelar demo besar-besaran pada 28 Agustus 2025. Demo tersebut terkait kondisi ekonomi nasional saat ini yang dianggap tak sesuai keadaan dan keadilan. Seperti angka pengangguran dan kemiskinan yang diklaim turun, serta kenaikan gaji anggota DPR RI yang dinilai fantastis.

Demo nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

Kurang lebih 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota. Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar.

Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang akan menampung keluhan masyarakat. DPR dipastikan akan menerima secara resmi dan mendengarkan segala tuntutan rakyat.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi,” jelas Puan.

Puan menambahkan, DPR akan berdiskusi secara terbuka dengan masyarakat terkait dengan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan publik.

“Dan yang belum didengar secara terbuka, pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana,” tutupnya.