DPR Sebut Pengibaran Bendera One Piece Tak Etis, Ajak Masyarakat Kibarkan Merah Putih

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menanggapi fenomena viral pengibaran bendera fiksi dari serial One Piece di berbagai wilayah menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI). Ia menyatakan keprihatinannya atas fenomena tersebut, terutama jika dilakukan pada tanggal 17 Agustus yang dianggap sebagai momen sakral bangsa.

Menurut TB Hasanuddin, mengganti atau menomorduakan bendera Merah Putih dengan simbol lain pada peringatan kemerdekaan tidak pantas dilakukan, mengingat sejarah dan makna perjuangan di baliknya.

“Bendera Merah Putih diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa, sampai dengan kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus,” kata TB Hasanuddin, Rabu (6/8/2025).

Seperti diketahui, tren pengibaran bendera One Piece ramai di media sosial dan memicu FOMO (fear of missing out) di kalangan netizen. Fenomena ini muncul menjelang peringatan Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025.

Bagi sebagian orang, bendera bajak laut dari anime One Piece dianggap mewakili semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan sistem yang menindas.

Bendera One Piece bergambar tengkorak yang disebut Jolly Roger merupakan lambang utama setiap kelompok bajak laut. Desain dasarnya adalah gambar tengkorak manusia di atas dua tulang yang menyilang. Namun, setiap bendera memiliki desain yang berbeda menggambarkan kapten dan nilai-nilai kru yang mengibarkannya.

Sebagai contoh, bendera kru topi jerami milik Monkey D. Luffy menampilkan tengkorak dengan topi jerami khasnya. Sedangkan bajak laut Shirohige menambahkan kumis melengkung sebagai identitas Edward Newgate.

Menurut situs web Fandom, dalam narasi One Piece, bendera Jolly Roger membawa makna tentang kekuatan kekuasaan, kebebasan, tekad pribadi, dan solidaritas. Sehingga banyak bajak laut One Piece menggunakan Jolly Roger sebagai simbol perjuangan melawan penindasan.

Meski bagian dari ekspresi masyarakat, TB Hasanuddin merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terkait fenomena ini.

Dalam Pasal 7 UU tentang Bendera, dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengibarkan bendera Merah Putih pada 17 Agustus, baik di rumah, gedung, kantor, fasilitas pendidikan, hingga kendaraan umum dan pribadi.

“Mengibarkan bendera selain Merah Putih pada tanggal tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyinggung kewibawaan dan makna dari Bendera Negara,” tutur TB Hasanuddin.

Anggota komisi bidang pertahanan DPR itu juga menilai, jika pengibaran Bendera One Piece dilakukan sebagai bentuk ekspresi atau kritik terhadap Pemerintah, seharusnya disalurkan lewat cara yang benar. Dengan begitu, kata TB Hasanuddin, tidak menimbulkan penafsiran keliru di tengah masyarakat.

“Kritik terhadap Pemerintah diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan jelas apa yang dikritik, mengapa, dan apa solusi yang ditawarkan. Bukan dengan tindakan simbolik yang bisa menyesatkan dan malah menodai makna kemerdekaan,” ungkapnya.

TB Hasanuddin pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali menguatkan semangat kebangsaan dengan menghormati simbol negara.

“Saya berharap, mari kita kibarkan Merah Putih dengan semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bendera nasional pada 17 Agustus, tidak mengibarkan bendera-bendera yang lain,” tutup TB Hasanuddin.