DAERAH

Dorong Reformasi Pengawasan, PKB Desak CCTV Jadi Standar Keamanan Wajib

MONITOR, Depok – Fraksi PKB melalui Komisi D DPRD Kota Depok mendesak Dinas Pendidikan segera merealisasikan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Usulan ini dilontarkan sebagai respons atas lemahnya sistem pengawasan di lingkungan pendidikan.

Dorongan ini juga didasarkan pada masukan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), yang menilai pengawasan berbasis teknologi penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekolah.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan bahwa CCTV harus menjadi bagian dari tata kelola pendidikan yang akuntabel.

“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan terawasi. CCTV bukan hanya alat pemantau, tapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,” ujarnya, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, sejumlah titik rawan seperti koridor, lorong toilet, hingga area belakang sekolah kerap luput dari pengawasan manual. Di sinilah pentingnya peran kamera pengawas sebagai sistem pemantau yang bekerja terus-menerus.

Isu kekerasan seksual di sekolah juga menjadi perhatian. Meski bukan alasan utama, Siswanto menyebut kasus-kasus tersebut mempertegas pentingnya pengawasan digital.

“CCTV akan membantu mencegah berbagai pelanggaran, termasuk potensi kekerasan atau pelecehan. Tapi lebih dari itu, ini adalah investasi keamanan jangka panjang dalam dunia pendidikan,” tegasnya.

Komisi D mendorong agar program ini dimasukkan dalam pembahasan APBD dan mendapat alokasi anggaran khusus. Ia menilai pengawasan digital tak boleh lagi dianggap sekadar tambahan, melainkan kebutuhan mendesak.

“Kami akan kawal agar ini tidak berhenti di wacana. Bila perlu, dinas terkait akan kami panggil untuk menjelaskan progresnya,” ucapnya.

Selain itu, ia mengajak keterlibatan masyarakat, mulai dari orang tua hingga komite sekolah, untuk mengawasi implementasi kebijakan ini.

“Tanpa dukungan lintas pihak, kebijakan ini akan sulit berjalan. Semua harus terlibat agar sekolah benar-benar jadi ruang yang aman dan bebas dari kekerasan,” pungkas Siswanto. 

Recent Posts

Kemnaker Mulai Siapkan Peta Jalan Tata Kelola PRT

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…

6 jam yang lalu

Kemenhaj Perketat Pengawasan Travel Umrah

MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…

7 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Rp65,2 Miliar Bantuan untuk Pemulihan Pesantren Terdampak Banjir Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…

16 jam yang lalu

ICFA 2026: Rokhmin Dahuri dorong Transformasi Akuakultur Menuju Ekonomi Biru Berkelanjutan

MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…

18 jam yang lalu

Komisi XI DPR Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…

18 jam yang lalu

50 Persen Travel Umrah Tak Aktif, Kemenhaj Rombak Aturan dan Digitalisasi Perizinan

MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…

20 jam yang lalu