PARLEMEN

Tarif 0% Produk AS Ancam Peternak dan Petani Lokal, DPR: Jangan Korbankan Kedaulatan Pangan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyoroti potensi dampak serius dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Khususnya terkait pemberlakuan tarif 0% terhadap produk impor asal AS yang masuk ke Indonesia.

Pasalnya di tengah janji-janji peningkatan ekspor ke pasar Amerika, produk pertanian dan peternakan asal AS kini justru berpeluang membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang sangat murah.

Alex pun menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam meja perundingan dagang. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan rakyat Indonesia sendiri.

“Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri,” kata Alex, Jumat (17/7/2025).

“Ini bukan sekadar soal dagang. Ini adalah ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita,” sambung Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Seperti diberitakan, Presiden AS Donald Trump pada Selasa (15/7) mengklaim pihaknya mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Kesepakatan tersebut berupa tarif dagang, di antaranya AS akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen. Sebaliknya, AS tidak terkena tarif alias gratis alias 0% apabila melakukan ekspor ke Indonesia.

Terkait hal ini, Alex menyinggung peringatan dari beberapa kalangan analis ekonomi yang menilai masuknya produk unggas, kedelai, jagung, hingga daging sapi dari AS secara besar-besaran berpotensi membunuh pelaku usaha lokal. Terutama peternak unggas mandiri yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja.

Menurutnya, langkah membuka kran impor dengan tarif 0% tanpa perlindungan yang jelas terhadap produksi domestik adalah bentuk ‘pengabdian’ pada kepentingan luar, bukan pada kedaulatan pangan nasional.

Di saat pemerintah mendorong ketahanan pangan, Alex menilai, langkah ini justru bertentangan dan berpotensi mempercepat proses deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.

“Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri,” ujar Alex.

Oleh karena itu, pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan peternakan ini mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang dampak kebijakan tarif impor 0 persen ini.

Alex juga meminta Pemerintah menyiapkan mekanisme pengamanan pasar domestik, termasuk melalui penerapan safeguard, kuota impor, serta perlindungan harga dasar bagi petani dan peternak lokal.

“Pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan,” sebutnya.

“Termasuk dampak terhadap daya beli masyarakat, dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita,” pungkas Alex.

Recent Posts

Kemenperin: Penguatan Tata Kelola Produk Dalam Negeri Dongkrak Kinerja Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian konsisten untuk terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri…

40 menit yang lalu

Jasamarga Transjawa Bantu Pembangunan Masjid Asy Syuhada Kota Bekasi

MONITOR, Bekasi — Sebagai bentuk nyata kepedulian dalam menghadirkan fasilitas ibadah yang memadai bagi jamaah…

1 jam yang lalu

Kemenperin: SDM Kompeten Topang Kebangkitan Industri TPT Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

1 jam yang lalu

Tangsel Luncurkan 54 Koperasi Merah Putih di Seluruh Kelurahan

MONITOR, Tangsel - Sebanyak 54 unit Koperasi Merah Putih resmi beroperasi di seluruh kelurahan Kota…

4 jam yang lalu

BP Haji Dorong RUU Haji Segera Disahkan

MONITOR, Padang - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan)…

4 jam yang lalu

Eks Marinir Minta Pulang Usai Jadi Prajurit Rusia, DPR: Pemerintah Tak Wajib Beri Perlindungan Bila Status WNI-nya Hilang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, memberikan tanggapan terkait viralnya video…

9 jam yang lalu