Kementerian UMKM Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Dongkrak Kinerja UMKM Kuartal II 2025

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk kementerian/lembaga untuk mendongrak kinerja UMKM pada kuartal II 2025 melalui perluasan fasilitasi kemudahan perizinan, sertifikasi, dan pembiayaan usaha bagi UMKM agar semakin berdaya saing, produktif, dan mampu membuka lapangan kerja berkualitas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi kolaborasi lintas sektor meliputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam upaya meningkatkan daya saing pengusaha UMKM hingga diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas terhadap ekonomi.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang inklusif, progresif, dan berdaya saing, serta Pengusaha UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi lebih optimal dalam Pembangunan ekonomi nasional

”Kata kuncinya adalah apa yang kita lakukan ini semua mampu memberikan percepatan pelayanan, guna meningkatkan daya saing UMKM kita di Indonesia. Apa impact positif dari peningkatan daya saing, kemampuan daya saing mereka pada akhirnya adalah pergerakan dan perputaran ekonomi, dan yang kedua adalah peningkatan tenaga kerja,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (18/7).

Ia menjelaskan, hingga triwulan II 2025, capaian signfikan telah diraih dalam percepatan formalitas usaha, pembiayaan, hingga peningkatan daya saing UMKM di Indonesia.

”Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap UMKM yang memiliki peran sentral dan strategis dalam mendukung ketahanan serta pemerataan ekonomi nasional,” kata Menteri Maman.

Adapun hingga saat ini program perluasan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM melalui sistem perizinan berusaha (OSS), telah tercatat sebanyak 1.445.205 NIB pada triwulan II ini. Jumlah ini naik hingga 95,4 persen dari triwulan I yakni 739.843 NIB. Capaian triwulan II ini setara dengan 83,72 persen dari total target penerbitan NIB tahun 2025 yaitu 2,5 juta NIB.

Sedangkan untuk sertifikasi halal pada triwulan II mencapai 654.518 sertifikat. Dengan capaian triwulan II ini, maka total akumulasi penerbitan sertifikat halal sejak 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat dan mencakup sebanyak 6.563.083 produk, dari total akumulasi tersebut.

Berdasarkan jenis pendaftaran terdapat sebanyak 97,2 persen dari sertifikat halal diterbitkan melalui skema self declare, sementara 2,8 persen melalui skema regular.

SNI Bina UMK pada triwulan II 2025 diberikan kepada 194.401 pengusaha UMK, meningkat 105 persen dari triwulan I tahun 2025. Jumlah produk penerima tanda SNI Bina UMK sampai triwulan II tahun 2025 sebanyak 229.930 produk. Dengan capaian tersebut, maka akumulasi penerbitan sertifikat SNI Bina UMK tercapai 1.028.567 pengusaha UMK dan mencakup 1.205.533 produk yang telah memiliki sertifikasi SNI Bina UMK.

Untuk nomor Izin edar, pada semester I tahun 2025 mencapai 24.837 nomor NIE, dengan total akumulasi dari tahun 2016 yaitu sebesar 12.338 pengusaha UMKM yang terdaftar memiliki izin edar dan 194.806 produk dengan nomor izin edar aktif.

Sertifikat PIRT juga ikut tumbuh, penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada semester I tahun 2025 mencapai 104.860 sertifikat. Total akumulasi sejak tahun 2021, sertifikat PIRT telah diberikan kepada 203.442 pengusaha UMK dan mencakup 525.947 produk yang memiliki SPP-IRT.

Untuk penerbitan merek dagang UMKM per semester I tahun 2025 mencapai 7.692 merek dagang, dan secara total akumulasi dari tahun 1980 telah terbit 154.371 merek dagang UMKM.

Begitupun penerbitan PT Perseorangan, pada semester I tahun 2025 sebanyak 36.574 perusahaan, dengan total akumulasi dari tahun 2020 mencapai 267.422 perusahaan perseorangan.

Jumlah tempat pengelolaan pangan yang terdaftar pada semester I tahun 2025 yaitu sebanyak 274.923 TPP dengan 189.978 TPP yang memiliki label Higiene Sanitasi Pangan.

Dari sisi pembiayaan, secara kuantitas, realisasi penyaluran KUR nasional sampai 02 Juli 2025 mencapai Rp132,7 triliun (44,2 persen dari target) dengan penerima manfaat dari program KUR mencapai 2,29 juta orang (65,5 persen dari target). Sebanyak 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi. Secara kualitas, penyaluran KUR tahun 2025 ke sektor produksi akan mencapai target, saat ini penyaluran KUR sektor produksi mencapai 59,9 persen atau Rp79,6 triliun.

Menteri Maman berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, agar mandat Presiden Prabowo di sektor UMKM dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Asta Cita.

”Jadi saya harap kolaborasi ini akan dapat terus ditingkatkan, dalam rangka untuk menjalankan perintah dan arahan dari Presiden untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya di sektor UMKM,” kata Menteri UMKM.

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat S. Burhanuddin; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Riyatno; Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti; Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum Andi Taletting Langi; dan perwakilan dari BPOM dan BSN.