Menaker Yassierli Lantik 12 Pejabat, Tekankan Layanan Publik Ketenagakerjaan Harus Lebih Responsif

MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (7/4/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan posisi strategis yang berperan langsung dalam peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Dari total 12 pejabat yang dilantik, 11 orang berasal dari mekanisme seleksi terbuka dan satu orang melalui mutasi antarinstansi. Proses ini mencerminkan komitmen Kemnaker terhadap transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” tegasnya.

Menaker mengungkapkan, saat ini Kemnaker mengelola angkatan kerja yang mencapai sekitar 155,27 juta orang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah pun semakin tinggi.

Karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik, responsif, dan berdampak nyata. Menurutnya, kinerja pejabat di posisi strategis akan berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor penting, seperti layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli menyebutkan bahwa Kemnaker saat ini menghadapi tujuh tantangan utama yang kompleks dan mendesak. Tantangan tersebut mencakup penguatan link and match tenaga kerja dengan industri, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, pembaruan regulasi ketenagakerjaan, penegakan norma dan K3, transformasi hubungan industrial, serta penguatan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, di antaranya membangun kepercayaan publik, mentransformasi layanan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya ketenagakerjaan yang inklusif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

Adapun 12 pejabat yang dilantik meliputi posisi strategis di berbagai unit kerja, mulai dari biro keuangan, pusat pasar kerja, direktorat vokasi, hingga pengawasan ketenagakerjaan dan teknologi informasi.

Dengan pelantikan ini, Kemnaker berharap kinerja organisasi semakin solid dan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional, sekaligus memberikan layanan publik yang lebih optimal bagi pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.