Soal Illegal Fishing, Prof Rokhmin Desak KKP Ambil Langkah Total Football

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Senayan-Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Kritikan ini terkait persoalan akut di sektor kelautan: maraknya illegal fishing oleh kapal asing dan ketimpangan pengelolaan sumber daya perikanan nasional. Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemberantasan illegal fishing tak bisa hanya mengandalkan sisi keamanan atau PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) semata.

“Data KKP menunjukkan ada sekitar 780 ribu kapal ikan di Indonesia, tapi yang berbobot di atas 30 GT hanya 3.600 unit atau cuma 0,05 persen. Artinya, di laut-laut strategis seperti Natuna atau Teluk Tomini hampir tidak ada nelayan kita beroperasi,” ungkap Anggota Komisi IV DPR.

Prof. Rokhmin Dahuri menduga kekosongan aktivitas inilah yang membuat nelayan asing leluasa mencuri ikan di wilayah Indonesia. Untuk itu, ia mengusulkan pendekatan gabungan antara kekuatan keamanan dan pemberdayaan nelayan. Prof. Rokhmin Dahuri  mendorong strategi “Proud plus Security” di mana nelayan lokal dibekali armada besar dan modern, serta dikawal PSDKP, meniru pola patroli China.

“Dirjen Perikanan Tangkap harus diberi amunisi untuk bantu nelayan kita punya kapal modern dan besar. Tiru China: 100 kapal ikan dikawal satu kapal patroli. Insya Allah tuntas!” tegasnya.

Tak hanya itu, Prof. Rokhmin Dahuri juga menyoroti ketimpangan distribusi penangkapan ikan. “Pantura sudah overfishing sampai 80%, sementara wilayah seperti Papua dan Natuna malah underfishing,” jelasnya. 

Ia menyarankan relokasi nelayan ke wilayah yang masih kaya sumber daya dan pengembangan industri pengolahan ikan di daerah perbatasan. “Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui: amankan perbatasan dan bangkitkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meningkatnya volume produksi perikanan tidak cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pelaku utamanya: nelayan. “Kalau nelayan masih miskin, masyarakat akan menilai bahwa KKP gagal, meski datanya tinggi,” ujarnya

Prof. Rokhmin Dahuri mendesak Menteri KKP agar mengambil langkah “total football” (pendekatan menyeluruh dan terintegrasi) untuk mengangkat kesejahteraan nelayan dari jerat kemiskinan.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mencari terobosan nyata yang menyasar akar masalah, bukan hanya fokus pada angka produksi.

“KKP harus hadir tidak hanya sebagai institusi teknis, tapi sebagai pengubah nasib rakyat pesisir,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyoroti minimnya perhatian terhadap ekonomi kelautan berbasis bioteknologi. Di Korea, industri bioteknologi laut nilainya 4 kali lipat dari industri IT. Kita di sini masih fokus jualan ikan mentah.

“Kalau ini dilakukan, cita-cita kita saat mendirikan KKP tahun 1999—kontribusi 10% terhadap PDB—Insya Allah bisa tercapai,” tandasnya.

Menurutnya, jika pendekatan sektor kelautan diperluas ke farmasi, kosmetik, biofuel, hingga makanan fungsional, maka cita-cita awal pendirian KKP pada 1999 bisa tercapai: kontribusi sektor kelautan pada PDB nasional hingga 10 persen. “Kalau kita serius, laut bukan hanya perut nelayan, tapi mesin ekonomi masa depan Indonesia,” katanya..

“Komisi IV akan total mendukung semua sarana untuk mendongkrak ekspor dan memberantas pencurian ikan yang selama ini dibiarkan.” tutup Prof. Rokhmin Dahuri.