BKSAP DPR: Two-State Solution, Jalan Perdamaian Israel dan Palestina

MONITOR, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina adalah dengan mewujudkan Two-State Solution.

Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber secara daring dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Peta Politik Prancis–Arab Saudi di ‘Two-State Solution’, Redam Konflik Israel–Palestina”, Kamis (12/6/2025).

Dalam pemaparannya, Mardani menyampaikan kritik keras terhadap Israel yang dinilainya tidak menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan solusi dua negara. “Tidak ada cara terbaik untuk menghasilkan perdamaian kecuali dengan two-state solution. Israel wajib dihukum karena selama ini tidak tekun dan tidak fokus mewujudkan two-state solution,” tegas Mardani.

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS tersebut pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui pendekatan Two-State Solution di berbagai forum internasional. “Karena itu apresiasi pemerintah Indonesia yang terus menyuarakan two-state dan kami DPR RI akan terus bekerjasama di semua fora untuk menyuarakan two-state solution,” tegas Mardani.

Tak hanya itu, Mardani juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Arab Saudi dan Prancis yang menggagas pertemuan penting di PBB untuk mengangkat kembali urgensi penyelesaian konflik melalui pendekatan dua negara.

Sebagai perbandingan, Mardani juga menyinggung pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan Timor Leste sebagai contoh sukses dari proses damai dan rekonsiliasi antarbangsa. “Kita sudah punya contoh baik bagaimana Indonesia dengan Timur Leste akhirnya kita menjadi negara yang baik dan itu berkembang bersama-sama,” pungkas Mardani.

Turut hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen tersebut diantaranya Anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua BURT DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah serta Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana dengan Erwin Siregar dari KWP sebagai moderator.