DPR Tekankan Setiap Kebijakan Harus Berlandaskan HAM Sebagai Wujud Realisasi Pancasila di Tengah Masyarakat

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menegaskan Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan juga landasan moral dan konstitusional bagi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini disampaikan Andreas dalam peringatan hari Pancasila 1 Juni yang diperingati setiap tahunnya.

Andreas mengatakan di antara lima sila yang terkandung dalam Pancasila, sila 2 yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ menjadi inti dari penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa.

“Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas, Senin (2/6/2025).

Andreas mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekadar seremonial tahunan.

“Sebab momen ini menjadi dasar untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadaban di tengah arus perubahan global dan tekanan ideologi transnasional,” tutur Legislator dari Dapil NTT I itu.

Andreas pun menegaskan bahwa memperingati Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara saja. Apalagi hanya unggahan simbolis di media sosial.

“Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” jelas Andreas.

Seperti diketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang pertama kali dirumuskan Presiden ke-1 RI Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ide ini muncul sebagai landasan untuk membangun bangsa yang beragam, menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya.

Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 dan terus menjadi pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Andreas menyebut semangat Bung Karno yang tertuang dalam Pancasila harus terus diperjuangkan. Khususnya untuk bunyi sila kedua dalam Pancasila yang merupakan mandat untuk menjamin HAM dengan menghadirkan keadilan sosial, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, hingga melindungi keberagaman.

Menurut pimpinan komisi di DPR yang membidangi HAM itu, jaminan terhadap penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Termasuk, kata Andreas, memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tukasnya.

“Memperkokoh ideologi Pancasila berarti memastikan kebijakan negara berpihak kepada yang lemah, bukan tunduk pada kepentingan modal semata,” imbuh Andreas.

Andreas pun menyinggung pernyataan Bung Karno bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi indonesia untuk menjaga persatuan.

“Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang ku kerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah,” ucap Andreas mengutip pernyataan Bung Karno.

Lebih lanjut, Andreas mengatakan Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata. Ia memastikan DPR akan mengawal setiap kebijakan Pemerintah, termasuk keberpihakan anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” jelas Andreas.

Andreas juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum reflektif dan korektif.

“Mari bersama kita perkuat komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih kuat, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.