NASIONAL

Dukung Sektor Maritim, Wamenperin: Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Produksi Kapal

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan kemampuan industri galangan kapal karena memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, termasuk dalam upaya mendukung program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Apalagi, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, secara alami memiliki posisi geostrategis dan geoekonomi sebagai kekuatan maritim utama di Asia Tenggara.

“Sektor perkapalan menjadi salah satu andalan moda transportasi, seperti untuk menunjang logistik dalam mengangkut komoditas dan penumpang, tentu peran ini juga mendapat perhatian besar oleh pemerintah,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza pada rangkaian acara The 1st Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta, Selasa (27/5).

Saat ini, terdapat 342 galangan kapal aktif yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas produksi bangunan mencapai 1 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun dan kapasitas reparasi mencapai 12 juta DWT per tahun. Industri ini telah menyerap tenaga kerja lebih dari 46.000 orang.

Wamen Riza mengemukakan, kemampuan inovasi industri galangan kapal nasional saat ini juga telah menunjukkan perkembangan signifikan, misalnya dengan mampu memproduksi berbagai jenis kapal seperti kapal niaga, kapal perikanan, kapal penumpang, kapal militer atau patroli, serta berbagai jenis kapal lainnya. Sebagai contoh, PT PAL Indonesia berhasil memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) yang digunakan oleh TNI AL, serta kapal Landing Platform Dock (LPD) yang telah diekspor ke Filipina.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi industri galangan kapal nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal berkualitas tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional,” ungkapnya. Hal ini tak terlepas dari dukungan sektor komponen yang juga terus tumbuh.

Saat ini, terdapat 127 perusahaan komponen bersertifikasi marine class dan lebih dari 560 sertifikat TKDN telah diterbitkan. Kandungan lokal dalam produksi kapal sudah mencapai lebih dari 40 persen untuk jenis kapal tertentu. “Hal ini tentunya merupakan fondasi yang kokoh bagi transformasi industri perkapalan nasional ke depan,” imbuhnya.

Di tingkat global, industri perkapalan tengah mengalami transformasi struktural, di mana teknologi digital mulai diadopsi dalam proses desain dan produksi. Di sisi lain, komitmen global terhadap dekarbonisasi mulai mendesak industri perkapalan dunia untuk bertransformasi menuju kapal berbasis energi ramah lingkungan (green ships).

“Indonesia harus berada di garis depan dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi ini,” tegas Wamenperin. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian akan menyiapkan peta jalan pengembangan industri galangan kapal yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas galangan melalui digitalisasi, inovasi desain kapal beremisi rendah, penguatan ekosistem komponen berbasis TKDN, serta penyiapan SDM berkompetensi tinggi melalui kerja sama internasional.

“Kami percaya bahwa masa depan industri perkapalan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masing-masing negara, tetapi oleh kemampuan kita untuk bekerja sama atau berkolaborasi,” tutur Wamen Riza. Oleh karenanya, Indonesia siap mengambil peran kepemimpinan regional dalam kerja sama mengenai standardisasi dan sertifikasi bersama di antara negara-negara di wilayah Asia, rantai pasok regional komponen kapal, inovasi dan kolaborasi teknologi lintas negara, serta promosi perdagangan dan ekspor produk industri maritim intra-Asia.

Wamenperin menilai, pelabuhan internasional di dalam negeri masih perlu ditingkatkan karena secara rasio perdagangan global minimal perlu ada 25 pelabuhan internasional. “Kalau pelabuhan-pelabuhan internasional ini semakin dibuka, tentu akan juga memberi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan industri perkapalan,” tuturnya.

Bahkan, pemerintah ingin menjadikan Indonesia menjadi pusat produksi kapal menengah untuk kawasan Asia Tenggara, serta menjadi pemain utama dalam pasar ekspor kapal niaga dan kapal perikanan untuk negara-negara kepulauan di Pasifik dan Afrika.

Target tersebut sejalan dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Jainero pada 18 November 2024 lalu, bahwa Indonesia sebagai negara dengan cadangan ikan terbesar kedua atau ketiga di dunia, memiliki kebutuhan sekitar 40.000 kapal ikan dengan ukuran 150 gross tonnage (GT) hingga 300 GT. Dengan kapasitas saat ini dan potensi pengembangannya, industri galangan kapal nasional memiliki peluang yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Maka itu, kami mengapresiasi pelaksanaan The 1st Indonesia Maritime Week 2025 yang bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi, memperluas jaringan bisnis, dan menegaskan bahwa Asia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat inovasi industri perkapalan global,” tambah Riza.

Kemenperin juga aktif mengundang seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri, mitra global, akademisi, dan investor untuk membangun masa depan industri perkapalan Asia yang lebih kuat, lebih hijau, dan lebih maju. “Kami siap menjadi mitra, fasilitator, dan penggerak transformasi ini,” pungkasnya.

Recent Posts

UU PPRT Diharap Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

54 menit yang lalu

DPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng Hingga BBM yang Beratkan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…

1 jam yang lalu

Unhan RI Kukuhkan Prof. Aris Sarjito sebagai Guru Besar, Tegaskan Keniscayaan Modernisasi Pertahanan

MONITOR, Bogor - Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Aris…

8 jam yang lalu

Kementerian UMKM–SIPPO Lepas Ekspor 24 Ton Gula Kelapa ke Ghana

MONITOR, Semarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Swiss Import Promotion…

9 jam yang lalu

Kemenhaj Pastikan Layanan Kesehatan 24 Jam di Madinah, Sistem Rujukan Rumah Sakit Siaga untuk Jemaah Haji 2026

MONITOR, Madinah — Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di…

9 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Pelindungan…

11 jam yang lalu