Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)
MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menindak tegas oknum-oknum organisasi masyarakat (ormas) yang menganggu ketertiban umum. Ia mengingatkan agar Negara tidak boleh kalah dari aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas.
“Terkait Ormas, kami minta Pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban, apalagi kemudian meresahkan masyarakat,” ujar Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (25/5/2025).
Hal ini disampaikan Puan menjawab soal isu ormas yang berani menduduki lahan kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) beberapa waktu lalu.
Diketahui, Polda Metro Jaya mengamankan belasan orang terkait penguasaan lahan milik BMKG oleh ormas GRIB Jaya di Tangerang Selatan. Sejumlah oknum Ormas kemudian diamankan setelah menghambat proyek pembangunan gedung arsip di lahan BMKG yang diklaim GRIB Jaya sebagai pihak dari ahli waris lahan.
Belasan orang yang diamankan itu juga terindikasi melakukan modus pungutan liar (pungli) dengan menguasai lahan tersebut.
Terkait hal itu, Puan pun mendorong pemerintah mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang berbau premanisme. Jika terbukti melakukan aksi premanisme, ia mendesak ormas yang bersangkutan untuk dibubarkan.
“Kalau memang kemudian itu berbau premanisme ya segera bubarkan, jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme,” tegas cucu Bung Karno itu.
“Jadi segera aparat penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut,” imbuh Puan.
MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) resmi membuka rangkaian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan…
MONITOR, Bandung Barat – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan salah satu kunci keberhasilan dalam berwirausaha…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah kebakaran yang…
MONITOR, Karawang — Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus merawat semangat kemerdekaan…
MONITOR, Jakarta - Lebih dari 75 ribu orang mendaftar Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)…
MONITOR, Jakarta — Penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis tunggal penyaluran bantuan…