HUMANIORA

Bahas EFT, UNPAM Gandeng FITRA adakan Workshop Nasional

Kegiatan Workshop Nasional yang bertema Ecological Fiscal Transfers (EFT) pada Sabtu, 24 Mei 2025 di Aula Gedung A Lantai 1 UNPAM Kampus Kota Serang.

MONITOR, Banten – Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Kota Serang bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengadakan Workshop Nasional yang bertema Ecological Fiscal Transfers (EFT). Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 24 Mei 2025 di Aula Gedung A Lantai 1 UNPAM Kampus Kota Serang.

Turut hadir sekaligus membuka kegiatan, Rektor UNPAM Dr. E Nurzaman, AM., M.M., M.Si mengapresiasi Workshop ini sebagai sarana pembelajaran yang berkelanjutan dan harus selalu dilaksanakan.

“Workshop ini sangat positif, karena merupakan sarana pembelajaran yang berkelanjutan. Untuk memberikan layanan pembelajaran bagi mahasiswa, harus sering mendatangkan para expert di bidangnya, agar mahasiswa dapat berdiskusi lepas tentang isu yang terjadi”. papar Dr. Nurzaman, pada Sabtu (24/5/2025.

Sejalan dengan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UNPAM Kampus Kota Serang Muhammad Akbar Maulana, S.IP., M.I.P, dirinya juga mengapresiasi atas antusias mahasiswa yang sangat luar biasa pada kegiatan ini.

“Saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa yang secara antusias hadir, beserta seluruh pihak yang terlibat. Isu lingkungan ini memang selalu hangat, apalagi dalam Prodi kita terdapat mata kuliah yang sangat relevan dengan tema workshop kali ini”. ucap Ketua Prodi UNPAM Serang.

Pemateri pada workshop yang dihadiri hampir 300 mahasiswa ini adalah Peneliti FITRA Gulfino Guevarrato, Peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Ramlan Nugraha, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UNPAM Nita Aribah Hanif, S.I.P., M.I.P, dan dimoderatori Rizqika Arrum Bakti yang juga merupakan Pegiat FITRA.

Peneliti FITRA, Gulfino Guevarrato menyebutkan bahwa anggaran yang dimiliki oleh daerah sangatlah besar, dan sudah banyak daerah yang menerapkan EFT untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Peneliti PATTIRO Ramlan Nugraha menambahkan, jika setiap daerah yang memiliki isu lingkungan tinggi mendapatkan insentif khusus, maka akan terjadinya prioritas anggaran yang sehat.

Sebagai penutup, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UNPAM Nita Aribah Hanif menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan. Sehingga terjadinya keseimbangan antara kebijakan dan implementasinya.